Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) kemarin, dilakukan bukan oleh pemilik suara yang sah.
- Beredar Surat Undangan HUT Demokrat Kubu Moeldoko, Herzaky: Ini Sungguh Memalukan
- Di Balik Gugat ke PTUN, Moeldoko Dinilai Ingin Dapatkan Tawaran Politik Dari AHY
- Gugatan Moeldoko ke Menkumham Mendegradasi Kredibilitas Presiden Jokowi
Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Sabtu (6/3).
“Mereka kebanyakan adalah para mantan kader yang sudah dipecat, sudah diberhentikan tetap secara tidak terhormat. Saya tidak perlu jelaskan satu per satu siapa saja orangnya. Yang tentu itu juga menjadi bagian kedaulatan partai kami,” terang AHY.
Menurut AHY, KLB tersebut dilakukan sejumlah mantan kader atau kader yang sudah lama tidak aktif lagi bahkan sudah pindah partai tiba-tiba kembali menggunakan jaket biru Demokrat.
“Seolah-olah mereka adalah kader aktif, seolah-olah mereka memiliki hak suara yang sah. Bukan. Saya bisa pastikan itu. Ada memang sejumlah Ketua DPC yang terpapar Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat dari kepemimpinan yang sah ini. Tetapi semua itu, ada 34 yang saya catat, berdasarkan laporan dari lapangan dan dari berbagai sumber,” jelasnya.
Ditambahkan AHY, sejumlah mantan kader ada yang sudah di-PLT sebelum KLB dimulai.
“Jadi, sekali lagi, tidak ada pemilik hak suara yang sah yang hadir dalam KLB tersebut. Saya sendiri, termasuk Sekjen, telah memegang surat pernyataan kesetiaan dan penolakan KLB dari para Ketua DPD dan Ketua DPC di seluruh Indonesia,” urainya.
Paling tidak sampai dengan tadi pagi, lanjut AHY, sekitar 93 persen pemilik suara sah berada di tempatnya masing-masing. Tidak ada yang akhirnya, mereka tidak melakukan penerbangan ataupun perjalanan ke Sumatera Utara.
“Fakta di lapangan, hanya sekitar 7 persen, dan itupun sudah kita ganti, sudah di-PLT, kami bisa buktikan dokumen-dokumennya,” tandasnya.
AHY juga menyayangkan, banyak dari mereka yang hadir atas dasar paksaan, ancaman dan juga imbalan berupa uang, posisi, dan kedudukan.
“Ini yang saya nilai sangat merusak Demokrasi di negeri kita. Bukan hanya kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat yang dipertaruhkan di sini. Tetapi juga nasib dan masa depan demokrasi di negeri kita,” kritiknya.
Selain itu, AHY mempertanyakan apa jadinya kalau ada aktor-aktor tertentu yang merasa memiliki kekuatan politik, kekuatan uang, lalu bisa berbuat semau-maunya, sewenang-wenang, mengambil alih partai politik yang sah dan berdaulat, dengan cara-cara tidak legal tadi.
“Hancurlah Demokrasi kita. Artinya, kami di sini bukan hanya ingin menyuarakan hak yang dimiliki oleh Partai Demokrat tapi juga ingin menyuarakan perjuangan kami untuk tetap menjaga Demokrasi hidup dengan baik di negeri kita,” demikian AHY.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menko Infrastruktur AHY Kunjungi PSEL Benowo, Apresiasi Pengolahan Sampah Jadi Listrik
- SBY Kembali Duduki Ketua Majelis Tinggi Demokrat Periode 2025-2030
- Presiden Resmikan 17 Stadion Berkelas Dunia, Menko AHY: Komitmen Infrastruktur Dukung Prestasi Olahraga Nasional
