Wakil Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Sidoarjo Dimas Yemahura Al Farauq mendesak KPK segera menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor alias Gus Muhdlor.
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Revitalisasi Pasar Kembang Tahap Pertama Segera Dimulai, PD Pasar Surya Bangun TPS untuk Pedagang
“Kami minta KPK menjaga independensinya, kewibawaan dan marwahnya dengan berani menahan Bupati Sidoarjo," kata Dimas Yemahura dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (18/4/2024).
Gus Muhdlor telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemotongan insentif pajak pegawai Badan Pelayanan Pajak daerah (BPPD) Sidoarjo. KPK sudah menjadwalkan pemeriksaan Gus Muhdlor pada Jumat (19/4) besok.
Dimas menegaskan jika tuntutannya tersebut diabaikan, ia mewakili warga Sidoarjo mengancam akan menggelar demo di kantor KPK di Jakarta seperti yang pernah ia lakukan pada 1 Maret lalu.
“Dalam demo yang pertama itu kami sempat ditemui orang KPK dan mereka menegaskan tidak akan bisa dipolitisasi dalam kasus ini. Karena itu jika besok Muhdlor tidak ditahan, kami menganggap mereka sudah mencoba mencederai penegakan supremasi hukum,” tandasnya.
Dimas mengaku siap membantu KPK dalam upaya menuntaskan kasus ini secepatnya. Pasalnya kasus korupsi merupakan extra ordinary crime yang harus diberantas hingga tuntas, tak peduli berapapun nilai kerugiannya.
Karena itu, kata Dimas, tidak ada alasan bagi KPK untuk menunda-nunda proses penanganan kasus ini. “Bukan hanya demo, kami juga akan melaporkan KPK ke dewan pengawas atau dewan kehormatan jika mamang ada indikasi ke sana,” tegasnya.
Dimas juga meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam dan tuntas terhadap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, termasuk orang-orang yang berada di luar struktur pemerintahan Pemkab Sidoarjo.
"Siapa saja yang menikmati uang hasil pemotongan intensif pajak itu dan digunakan untuk apa saja, semuanya harus diproses secara hukum. Soalnya mereka juga ikut terlibat dalam praktek penyalahgunaan kekuasaan ini,” pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KPK Pastikan Periksa LaNyalla di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Jaksa KPK Ungkap Foto Harun Masiku dengan Megawati dan Hatta Ali di Persidangan Hasto
