Didakwa turut diperkaya dari pemberian ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya termasuk minyak goreng (migor) tahun 2021-2022, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor menepis dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- Produsen Dilarang Merangkap Jadi Distributor dan Pengecer Minyakita
- Mendag Zulhas Diyakini Mampu Tuntaskan Persoalan Harga Minyak Goreng
- Zulhas Dinilai Tidak Sensitif pada Penderitaan Rakyat Saat Kampanyekan Anaknya
Hal itu disampaikan melalui kuasa hukum Master Parulian, Juniver Girsang usai pembacaan surat dakwaan kasus dugaan korupsi migor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (31/8).
Juniver mengatakan, kliennya membantah disebut turut diperkaya, melainkan dirugikan atas kebijakan soal izin ekspor migor.
"Pertama, kalau dikatakan memperkaya malahan faktanya sebetulnya kita dirugikan karena kebijakan yang inkonsisten. Dengan demikian sebetulnya yang harus kita mintai pertanggungjawaban adalah yang membuat kebijakan yang terus menerus berubah dan faktanya produsen itu korban kebijakan" ujar Juniver dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (31/8).
Juniver menjelaskan, Master Parulian tidak terima atas dakwaan jaksa. Master Parulian berencana mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut. Terlebih, kata Juniver, kebijakan Kemendag sebenarnya yang merugikan kliennya.
"Tidak menutup kemungkinan kami meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah yang mengakibatkan produsen ini khususnya klien kami mengalami kerugian," katanya.
Dalam sidang pembacaan surat dakwaan oleh tim JPU, disebutkan bahwa sejumlah grup usaha diuntungkan dalam perkara korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah CPO.
Dalam dakwaan yang dibacakan tim JPU, menyebutkan terdapat tiga grup korporasi mendapat keuntungan dari fasilitas pemberian izin ekspor CPO tersebut, yaitu Grup Musim Mas yang terdiri dari beberapa perusahaan, yakni PT Musim Mas, PT Musim Mas-Fuji, PT Intibenua Perkasatama, PT Agro Makmur Raya, PT Megasurya Mas, PT Wira Inno Mas, yang diuntungkan sejumlah Rp 626.630.516.604 (Rp 626,6 miliar).
Selanjutnya, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau, yaitu dari PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Permata Hijau Sawit, dan PT Pelita Agung Agrindustri seluruhnya sejumlah Rp 124.418.318.216 (Rp 124,4 miliar).
Kemudian, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar, yakni PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar alam Permai, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, yang diuntungkan sebesar Rp 1.693.219.882.064 (Rp 1,69 triliun).
"Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp 6.047.645.700.000 (Rp 6 triliun) dan merugikan perekonomian negara sejumlah Rp 12.312.053.298.925 (Rp 12,3 triliun)," kata tim JPU.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Polda Jatim Temukan MinyaKita Palsu di Gudang Sampang dan Surabaya
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
