Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni dengan tegas menolak adanya usulan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang jatuh pada 9 Desember 2020 mendatang.
- Terduga Anggota KST di Yahukimo Ditangkap, Terlibat Penembakan Brimob Tahun 2022
- Zulhas Diingatkan agar Tidak Dukung Prabowo pada Pilpres 2024, Ini Alasannya
- PKB Lirik Raffi Ahmad Dan Agnes Monica Untuk Cagub DKI Jakarta
Menurutnya Pilkada serentak tahun ini sudah menjadi keputusan Pemerintah Pusat sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan tegak lurus.
“Artinya sudah tidak boleh lagi, kita memperdebatkan sesuatu yang sudah diputuskan,” ujar Arif Fathoni dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (24/7).
Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya ini menambahkan dalam menentukan waktu Pilkada serentak pada Desember mendatang itu, pemerintah pusat sudah melakukan kajian yang matang termasuk protokol kesehatannya.
“Bagaimana mempersiapkan segala tahapan tahapan ini dengan protokol kesehatan secara ketat,” paparnya.
Tak hanya terhadap para pemilih atau masyarakat yang harus mentaati protokol kesehatan. Namun lanjut Thoni, sapaan Arif Fathoni, juga terhadap petugas di tempat pemungutan suara (TPS) juga dibekali alat pelindung diri (APD).
Selain itu juga ada rekayasa agar tidak terjadi penumpukan para pemilih di TPS saat memberikan suaranya.
Bahkan Thoni juga memastikan dengan terselenggaranya Pilkada serentak tahun ini dipastikan akan menggerakkan kembali roda perekonomian terutama sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang sekian lagi lesu bahkan mati akibat adanya PSBB.
“Kalau tahapan pilkada ini sudah dilangsungkan paling tidak seperti produsen kaos, atribut, dan lain sebagainya akan terkerek sehingga ekonomi juga bergerak,” pungkasnya.
Seperti diberitakan KH Zahrul Azhar Asaad atau yang akrab dipanggil Gus Hans menginginkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ditunda hingga 2021 mendatang.
Kendati Partai Golkar sendiri telah mengusulkan dua nama kadernya sebagai Bacawawali mendampingi Machfud Arifin (MA) maju dalam Pilwali Surabaya.
Menurut Gus Hans ada beberapa alasan Pilkada 2020 ditunda diantaranya ia tak tega dengan kondisi masyarakat yang saat ini tertekan dengan ancaman virus yang berasal dari Wuhan Tiongkok.
Di sisi lain masyarakat sendiri ingin mencari perubahan hidup dengan mencari pemimpin yang diinginkannya.
"Kondisi pandemi ini masak kita tega mengkampayekan dilapangan. Sementara masyarakat masih terdampak pandemi, bagi saya kemanusiaan adalah diatas segala-galanya. Apalagi ini perebutan sebuah kekuasaan," ungkapnya.
Alasan lainnya masih kata Gus Hans sudah adanya kabar ditemukannya vaksin covid-19 tapi belum ada keterangan resmi kapan akan digunakan untuk pasien positif corona.
"Sehingga estimasi pilkada ditunda tahun 2021 dengan alasan sebaran covid mulai landai. Tahun ini kenapa dipaksakan, karena tidak ada gambaran kapan selesainya pandemi," jelasnya.
Tak hanya itu, kata Gus Hans, adanya informasi sebaran covid-19 yang cukup membingungkan antara daerah satu dengan lainnya.
"Kenapa harus ada nilai keserentakan. Apakah harus serentak, sementara nilai wilayah yang lain hijau, sebaliknya wilayah lainnya merah peta sebaran covid tersebut," imbuhnya.
Bayangkan kata Gus Hans jika dirinya turun berkampanye ke masyarakat dalam keadaan susah akibat pandemi ini.
"Ada warga yang tidak mampu beli makan, kena PHK dan seterusnya. Tiba-tiba kita datang hanya untuk kepentingan kekuasaan. Kenapa harus ditunda? karena kondisi ini yang membuat saya belum tatak menghadapinya," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Hadiri Peresmian Sekber Gerindra-PKB, Sandiaga Uno Tebar Senyuman
- Surya Paloh: Nasdem Sudah Jalankan Dakwah Kebangsaan
- Ketika KIB Sudah Munculkan Nama Capres, CISA Memprediksi Ada Salah Satu Partai yang Menarik Diri
