Komisi IV DPRD Tuban mendapat laporan dari masyarakat bahwa Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) yang diberikan dari Pemkab Tuban berulat dan remuk serta warna beras yang kekuningan.
- Bank Jatim Serahkan CSR Ke Pemkab Tuban Berupa Truck Distribusi Air Bersih
- Luncurkan Si Mas Ganteng 2, Gubernur Khofifah Sebut Beri Dampak Positif Sosial Ekonomi Bagi Integrasi Layanan Transportasi Hingga Pelosok Kecamatan di Tuban
- Bareskrim Ungkap Sindikat Penyalahgunaan BBM Subsidi Solar di Tuban dan Karawang, 8 Tersangka Ditangkap
Usai mendapat laporan itu, Komisi IV didampingi Dinsos dan Diskoperindag sigap melakukan sidak ke gudang penyedia beras milik PT. Mahkota Surya Nusantara (PT MSN).
Tri Astuti Ketua Komisi IV menjelaskan, dari hasil sidak tidak ditemukan beras yang tidak layak konsumsi. Karena ternyata PT MSN sendiri bekerja sama dengan 8 rekanan dan beberapa perusahaan selep dalam penyediaan BPNTD.
"Saya menegaskan, sebelum diterima KPM, Penyedia (PT MSN) harus mengecek kualitas beras terlebih dulu" tegas politisi asal Gerindra itu dikutip Kantor Berita RMOLjatim, Kamis (17/11).
Dalam pendistribusian BPNTD ini, Astuti meminta TKSK juga wajib ikut mengawasi dalam penyalurannya. Jika rekanan yang telah terbukti menyediakan beras tidak layak konsumsi, maka Ketua Komisi IV itu meminta agar kontrak penyedia segera diputus.
Meski beras yang tak layak konsumsi itu sudah di ganti, astuti menegaskan akan mengevaluasi pemenang tender ini jika kejadian semacam ini terulang kembali.
"Kami akan mengevaluasi pemenang tender" pungkasnya.
Sekedar diketahui, BPNTD yang didistribusikan dari hasil verifikasi KPM saat ini adalah sebanyak 3.598 KPM yang mana untuk droping dilakukan 4 bulan dalam sekali pengiriman. Sehingga KPM menerima 40kg dalam sekali droping.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bank Jatim Serahkan CSR Ke Pemkab Tuban Berupa Truck Distribusi Air Bersih
- Luncurkan Si Mas Ganteng 2, Gubernur Khofifah Sebut Beri Dampak Positif Sosial Ekonomi Bagi Integrasi Layanan Transportasi Hingga Pelosok Kecamatan di Tuban
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran