Pemerintah didesak segera turun tangan dalam menghadapi goncangan bisnis yang menghantam perusahaan rintisan atau startup. Goncangan bisnis itu, mengakibatkan startup ramai-ramai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
- Bersama Menaker, Komisi IX Bahas Perppu Ciptaker Secara Tertutup
- Komisi IX Minta Pemerintah Tidak Lempar Tanggung Jawab Soal Vaksin Meningitis
- Terima Kunjungan Komisi IX DPR RI, Pemkot Surabaya Bahas Percepatan Pendataan PPPK
Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari, berharap dengan bantuan pemerintah situasi ini tidak terus meluas dan benar-benar menjadi pilihan terakhir perusahaan kepada karyawan.
"Saya memahami kondisi yang menyebabkan goncangan bisnis startup saat ini, mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dapat mencarikan solusi penyelamatan dan PHK yang dilakukan semoga menjadi pilihan terakhir dari para pengusaha dalam efisiensi di bisnis ini," kata Putih Sari kepada wartawan, Jumat (3/6).
Legislator Partai Gerindra ini, juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) proaktif memonitor startup yang terpaksa melakukan PHK agar tidak ada aturan yang dilanggar.
"Saya harap Kemnaker tidak hanya menunggu pengaduan tapi bisa lebih proaktif memantau perusahaan startup yang terpaksa melakukan PHK agar prosesnya sesuai regulasi yang ada," terangnya.
Putih Sari pun menyebutkan, terdapat startup yang melakukan pelanggaran regulasi perlindungan dan jaminan tenaga kerja.
"Saya juga mendapat info ada perusahaan startup yang tidak membayar gaji karyawannya beberapa bulan terakhir, bahkan tidak mengikutkan karyawannya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal-hal seperti ini harus dimediasi oleh kemnaker," bebernya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
Dia juga menyebutkan startup yang terdampak akibat goncangan pada bisnis ini di antaranya Edutech Zenius, LinkAja, Fabelio, Tanihub, Uang Teman, JD.ID, MPL (Mobile Premier League), dan Edtech Pahamify.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Revitalisasi Pasar Kembang Tahap Pertama Segera Dimulai, PD Pasar Surya Bangun TPS untuk Pedagang
