Proses fit and proper test calon komisioner KPU dan Bawaslu yang digelar Komisi II DPR RI dinilai sebatas formalitas semata. Ini lantaran nama-nama terpilih sesuai dengan pesan berantai yang beredar di masyarakat sebelum uji kelayakan dan kepatutan digelar.
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Pertanyakan Pengunaan Dana Pilkada 2024 Senilai Rp 84 Miliar, DPRD Gresik Senin Depan Hearing KPU
- KPU Tetapkan Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi Sah Pimpin Kota Mojokerto Hingga 2030
“Publik jadi banyak bertanya dan berasumsi. Artinya nama paket yang beredar itu namanya sudah ada, bahkan sudah beredar sebelum fit and proper test dilakukan. Sehingga ada anggapan hanya formalitas saja," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/2).
Namun begitu, wanita yang akrab disapa Nisa itu mengatakan bahwa para komisioner KPU dan Bawaslu RI terpilih harus bisa menjaga marwah penyelenggaraan pemilu. Caranya dengan tetap bekerja secara independen, profesional, dan menjaga integritas sebagai penyelenggara Pemilu 2024.
"Jangan sampai mempertaruhkan penyelenggaraan pemilu 2024," tegasnya.
Jika tidak, sambung Nisa, para komisioner KPU dan Bawaslu RI tersebut akan dinilai bahwa keterpilihan mereka hasil dari cawe-cawe elite politik.
“Jadi nanti akan terlihat di kinerja mereka,” tutup Nisa.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Pertanyakan Pengunaan Dana Pilkada 2024 Senilai Rp 84 Miliar, DPRD Gresik Senin Depan Hearing KPU
- KPU Tetapkan Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi Sah Pimpin Kota Mojokerto Hingga 2030
