Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat meminta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk dihitung ulang agar tidak membebani keuangan negara. Sebab, saat ini kondisi fiskal negara sedang terpuruk di awal tahun 2025.
- Jangan Sampai Masyarakat Dipaksa Memilih Program MBG atau Pekerjaan?
- Banyak Daerah Belum Jalankan Program MBG, Ini Penyebabnya
- Kejati Jatim Kawal Program MBG hingga Ketahanan Pangan
Ia mengurai sampai akhir kuartal pertama 2025, realisasi pendapatan negara hanya mencapai 10,5 persen dari target, dengan kontraksi lebih dari 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni APBN Maret 2025.
“Situasi ini seharusnya menjadi alarm keras bahwa negara sedang menghadapi keterbatasan ruang fiskal yang serius,” kata Achmad Nur Hidayat dikutip RMOL, Minggu, 20 April 2025.
Tekanan ini sebagian besar berasal dari penerimaan pajak yang lebih rendah, ditambah dengan fluktuasi harga komoditas global dan tekanan ekonomi domestik.
Ia lantas menyoroti anggaran kebijakan MBG yang melonjak drastis, dari anggaran awal Rp71 triliun namun naik menjadi Rp171 triliun.
“Kenaikan ini bukan hanya tidak realistis, tetapi juga tidak didukung oleh kapasitas fiskal yang ada," sambungnya.
Maka dari itu, ia mengingatkan agar kebijakan makan gratis ini dilakukan secara terukur agar keuangan negara tidak semakin terbebani.
"Pemerintah harusnya mengantisipasi bahwa penerimaan negara akan melemah di awal tahun,” pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jangan Sampai Masyarakat Dipaksa Memilih Program MBG atau Pekerjaan?
- Banyak Daerah Belum Jalankan Program MBG, Ini Penyebabnya
- Kejati Jatim Kawal Program MBG hingga Ketahanan Pangan
