KPK Ancam Kuasa Hukum Lukas Enembe

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri/RMOL
Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri/RMOL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam akan menjerat kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) dengan pasal merintangi penyidikan lantaran memberikan keterangan tanpa didukung dengan fakta.


Hal itu disampaikan oleh Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (26/9).

Ali Fikri mengatakan sedianya tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Lukas sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin (26/9) hari ini.

"Kami tentu menyayangkan sikap saudara LE yang memilih untuk tidak memenuhi panggilan tim penyidik KPK," ujar Ali.

Ali pun menyinggung soal sikap kuasa hukum Gubernur Lukas yang telah menyampaikan rencana ketidakhadiran Gubernur Lukas dalam pemanggilan pertama sebagai tersangka ini dengan alasan kondisi kesehatan.

"Namun, sampai dengan hari ini KPK belum mendapatkan informasi yang sahih dari pihak dokter ataupun tenaga medis yang menerangkan kondisi saudara LE dimaksud," kata Ali.

Dengan demikian, KPK berharap peran kuasa hukum seharusnya bisa menjadi perantara yang baik agar proses penanganan perkara berjalan efektif dan efisien.

"Bukan justru menyampaikan pernyataan yang tidak didukung fakta sehingga bisa masuk dalam kriteria menghambat atau merintangi proses penyidikan yang KPK tengah lakukan," tegas Ali.

Ali mengingatkan masyarakat tentang berbagai modus para pihak yang berperkara di KPK yang berupaya menghindari pemeriksaan KPK dengan dalih kondisi kesehatan. Bahkan, justru difasilitasi oleh kuasa hukum ataupun tim medisnya.

"KPK tidak segan untuk mengenakan pasal Pasal 221 KUHP ataupun Pasal 21 UU 31/1999 kepada para pihak yang diduga menghalang-halangi suatu proses hukum (Obstruction of Justice)" pungkas Ali.

ikuti terus update berita rmoljatim di google news