Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Divisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) sebagai tindaklanjut rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rabu (26/6) kemarin.
- Penyakit Masyarakat, Kasus Prostitusi dan Miras Mendominasi di Tuban
- Berdekatan Dengan Proyek Pelebaran Jalan Nasional, Dua Tugu Silat di Madiun Dibongkar
- KN SAR 249 Permadi Basarnas Siap Beroperasi di Jatim, Gubernur Khofifah Harap Zero Victim Bisa Diwujudkan
Arif Nur Cahyo dari KPK menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan ini untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan program pencegahan korupsi terintegrasi serta tindak lanjut pertemuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penandatangan komitmen bersama yang diikuti oleh seluruh kepala daerah.
"Kedatangan kami untuk monitoring dan evaluasi terkait dengan program pencegahan korupsi terintegrasi, yang mana ada beberapa sektor yang menjadi perhatian kita bersama komitmen bersama,†tuturnya dikutip Kantor Berita
Dalam rapat monev tersebut, hal yang paling disorot adalah integrasi dalam perencanaan dan penganggaran. Karena dengan program pencegahan korupsi terintegrasi diharapkan tidak ada lagi intervensi baik dari pihak internal maupun eksternal dalam kegiatan artinya harus sesuai prosedur.
"Seperti kata pak Bupati tadi bahwa sadar atau tidak perencanaan menentukan 75 persen dari seluruh kegiatan, sehingga yang pertama kali kita lihat adalah bagaimana integrasi perencanaan dan penganggaran. Sehingga dengan program ini, kita ingin agar tidak ada intervensi baik dari pihak internal maupun eksternal terkait dengan kegiatan artinya harus sesuai dengan prosedur. Sehingga ketika ada usulan sesuai dengan RPJMD nya," jelas Arif Nur Cahyo.
Arif Nur Cahyo memaparkan 8 area yang menjadi fokus KPK sepanjang Tahun 2019, diantaranya integrasi perencanaan dan penganggaran, transparasi pembentukan unit kerja pengadaan barang dan jasa, Pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kapabilitas dari APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, barang milik daerah dan dana desa.
Saat dikonfirmasi Bupati Madiun H Ahmad Dawami sangat berterima kasih kepada KPK yang berkunjung ke kabupaten Madiun dan telah memberikan pembekalan kepada jajaran OPD kabupaten Madiun.
Dengan pembekalan dan pemaparan ini, pihaknya akan berupaya untuk mencegah tindakan korupsi khususnya di wilayah kerja OPD kabupaten Madiun.
"Kami sangat berterimakasih KPK di sini untuk upaya pencegahan, seperti yang saya sampaikan bahwa kita harus menjadi pencegah kebakaran bukan pemadam kebakaran. Jadi sesuatu yang bisa mengarah ke korupsi harus kita potong rantainya baik personilnya maupun sistemnya. Berdasarkan hasil pertemuan ini akan kita evaluasi, kita kejar apa kekurangannya dan itu wajib hukumnya," pungkas Ahmad Dawami.[mas/aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Gubernur Khofifah Raih Penghargaan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental
- Pemkot Surabaya dan HIPMI Kolaborasi Tingkatkan Kesejahteraan UMKM
- Bersama Kapolda Tinjau Vaksinasi, Wali Kota Eri Berharap Bonek dan Persebaya Selalu Jaya
