Sejumlah peserta seleksi Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) yang mendapatkan nilai tertinggi, dinyatakan tidak lolos oleh KPU Gresik, menuai sorotan masayarakat. KPU Gresik dinilai bersikap tidak fair dan objektif.
- Pertanyakan Pengunaan Dana Pilkada 2024 Senilai Rp 84 Miliar, DPRD Gresik Senin Depan Hearing KPU
- Diduga Lakukan Pelanggaran Jelang Pilkada 2024, KPU Gresik Dilaporkan ke Bawaslu
- DPRD Gresik Minta KPU Selesaikan Polemik Dugaan Kecurangan Seleksi PPK
Hal itu memunculkan isu adanya dugaan ketidakberesan dalam proses seleksi PPK oleh KPU Gresik.
“Saya menduga ada peserta tes yang istimewa, karena meskipun nilainya jeblok justru lolos. Dari awal tes sudah tidak fair, mungkin (tes) hanya formalitas saja. Bahkan, hasil tes tidak diumumkan secara terbuka,” kata salah satu peserta asal Kecamatan Cerme berinisial M dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (17/5).
Ia mengaku kaget dengan lolosnya peserta nomor urut 3 dari bawah dengan nilai 39, padahal ada nilai tertinggi sebesar 52 yang mestinya layak lolos menjadi PPK.
Selain itu, lanjutnya, wawancara tampaknya menjadi alibi agar seolah-olah tes tidak penting dan hanya sebagai formalitas belaka.
"Jika ini (wawancara) menjadi tolok ukur, justru bukti ketidaktransparanan penyelenggara sangat terang benderang. Ini akan berakibat pada bobroknya kontestasi pemilukada mendatang. Karena PPK adalah ujung tombak Pemilukada, sedangkan yang terpilih tidak berkualitas,” tegasnya.
Karena itu, menurut dia, jika rekrutmen PPK sudah tidak fair, maka Pilkada 2024 nanti tidak akan berlangsung yang jujur dan adil. "Sebab hasil seleksinya tidak mencerminkan kejujuran," tegasnya.
Senada disampaikan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik Nurul Yatim. Ia mengaku dirinya beserta koleganya sesama kepala desa (kades) telah mendengar adanya isu tersebut.
"Kalau benar maka ini bisa merusak demokrasi. Ini yang kita khawatirkan akan menjalar ke seleksi PPS sehingga menjadi mata rantai yang merusak hajatan Pemilukada. Sebab, kami sebagai kades selalu berhadapan langsung dengan masyarakat di bawah,” tukasnya.
Terpisah, Ketua KPU Gresik Ahmad Roni membantah isu yang menyebut hasil seleksi PPK tidak fair dan ada dugaan permainan dalam rekrutmen.
“Itu (hasil tes) hanya untuk bisa masuk wawancara, tidak ada hubunganya lagi. Jadi tidak benar itu,” tandasnya.
Untuk diketahui, KPU Gresik telah melantik sebanyak 90 anggota PPK terpilih, setelah sebelumnya melakukan penjaringan dengan cara seleksi atau tes. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Pertanyakan Pengunaan Dana Pilkada 2024 Senilai Rp 84 Miliar, DPRD Gresik Senin Depan Hearing KPU
