Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang menggelar Rapat
Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang
dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) secara serentak
di 104 kelurahan se Kota Tangerang, Rabu (7/3/2018).
- Bupati, Kapolres dan Dandim Jember Kerahkan Personel dan Sarana Selamatkan Jiwa di 24 Titik Rawan Longsor
- Risma Tinjau Progres Perbaikan Stadion GBT Hingga Akses Jalan, Begini Arahannya
- Satpol PP Ngawi Tegaskan Sosialisasi Cukai Harus Efektif dan Tepat Sasaran
Kepala Divisi Perencanaan dan Data pada KPU Kota Tangerang, Ahmad Syailendra mengatakan, sesuai jadwal dan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018, penetapan DPHP di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan dilaksanakan serentak.
"Kami sudah persiapkan penetapan DPHP di masing-masing tingkatan pada hari akhir penetapan. Yakni, di PPS tanggal 7 Maret 2018, di PPK pada 9 Maret 2018, dan di KPU pada akhir masa penetapan yakni tanggal 16 Maret 2018," kata Syailendra.
Disampaikan Syailendra, sebelum di lakukan pemutakhiran oleh PPDP, Kota Tangerang memiliki angka 1.131.589 pemilih. Data ini diserahkan ke PPDP dan dilakukan pencocokan dan penelitian selama 1 bulan, mulai 18 Januari 2018 hingga 20 Februari 2018 lalu dan mulai di tetapkan di masing-masing tingkatan.
"Berjenjang kami lakukan penetapan," imbuh Syailendra.
Masih kata pria yang akrab disapa Indra, pihaknya baru akan memastikan jumlah pemilih sementara pada saat dilaksanakan pleno terbuka penetapan DPHP di tingkat KPU Kota Tangerang pada 16 Maret 2018 mendatang.
"Kalau angka pasti hasil penetapannya baru akan dipastikan setelah pleno di KPU Kota Tangerang," katanya.
Disinggung perkiraan perubahan data hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan PPDP, Indra menjelaskan, dari data sementara tercatat didapati ada sebanyak 200 ribuan pemilih yang masuk kategori tidah memenuhi syarat (TMS). Kendati demikian, ada juga 100 ribuan pemilih yang bertambah hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan PPDP.
"Sementara angkanya dikisaran 1,03 juta pemilih. Tapi ini masih bisa berubah seiring dengan hasil pleno berjenjang di PPS, PPK dan KPU. Dan perubahan masih bisa terjadi setelah dilakukan perbaikan terhadap DPHP yang akan dilakukan perbaikannya setelah penetapan di KPU," tuntasnya.[dem]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Wali Kota Mojokerto Dianugerahi Gelar Bangsawan dari Keraton Surakarta
- Wakil Bupati Malang Ingin Wujudkan Pelayanan Kesehatan Prima
- Percepatan Pemulihan Ekonomi, Kolaborasi GP Ansor dan Baznas Jombang Beri Penyuluhan Pelaku UMKM Binaan
