Penggantian pengurus partai politik (Parpol) di tengah tahapan Pemilu 2024 berjalan, tak lantas mengubah daftar calon anggota legislatif (Caleg) yang didaftarkan.
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Pertanyakan Pengunaan Dana Pilkada 2024 Senilai Rp 84 Miliar, DPRD Gresik Senin Depan Hearing KPU
- KPU Tetapkan Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi Sah Pimpin Kota Mojokerto Hingga 2030
Ketua KPU RI Hasyim Asyari menjelaskan, pendaftaran bakal caleg yang dilakukan sebelum masa penggantian pengurus parpol tetap sah.
"Kalau kemudian ada penggantian pengurus pusat, provinsi, kabupaten/kota, dokumen yang diajukan tetap sah. Nama-nama bakal calon di dalam daftar bakal calon yang didaftarkan oleh KPU tetap sah," ujar Hasyim kepada wartawan, Kamis (27/7).
Anggota KPU RI dua periode itu memaparkan, dokumen persyaratan pencalonan anggota legislatif yang ditandatangani pimpinan Parpol yang diganti, apabila dilakukan di waktu pendaftaran tidak langsung batal.
"(Penggantian pengurus parpol) tidak menjadikan otomatis dokumen-dokumen bakal syarat calon, daftar bakal calon yang sudah diserahkan ke KPU menjadi batal," sambungnya menegaskan.
Lebih lanjut, Hasyim memastikan masalah pergantian kepengurusan parpol tidak akan mengganggu pencalonan anggota legislatif.
Tetapi, apabila kepengurusan parpol berubah di tengah tahapan Pemilu yang berjalan, harus diperbaharui kepada KPU.
"Pergantian pengurus di tingkat provinsi, kabupaten/kota itu juga kita minta pengurus partai di tingkat pusat untuk mengunggah SK kepengurusan yang baru di Sipol," demikian Hasyim menambahkan. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
