Komisi lll DPRD Bondowoso lakukan kunjungan kerja untuk menghadapi LKPJ Bupati Bondowoso 2021 dengan mengunjungi Dinas Perumahan, permukiman dan cipta karya tata ruang (Perkim Ciptaru) Bondowoso, Kamis (10/2).
- Meski Haji Batal, Pemerintah Didorong Tetap Minta Tambahan Kuota Haji ke Arab Saudi
- Anwar Sadad: PMII Rumah Menghirup Spirit Keislaman Dan Keindonesiaan
- Pengamat Sebut Ganjar Hanya Berpeluang Jadi Cawapres
Kukuh Raharjo, anggota Komisi lll menyebut, sebagai mitra kerja komisi lll, dinas Perkim Ciptaru dilakukan sampling terhadap beberapa hasil kinerja yang telah dikerjakan.
Total anggaran yang dialokasikan untuk dinas Perkim Ciptaru, kata Kukuh adalah sebesar Rp 42 miliar dengan serapan sebesar 95 persen. Dari angka 95 persen itu bukan berarti banyak kegiatan yang tidak terlaksana namun lebih pada menghemat anggaran kegiatan.
" Hanya ada satu kegiatan yang memang tidak terlaksana yakni pengadaan kendaraan bermotor," ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Namun kata Kukuh, saat menghadapi pandemi Covid-19 seperti saat ini bisa untuk menunda beberapa kegiatan seperti pengadaan kendaraan bermotor tersebut.
"Untuk anggarannya bisa dialihkan jadi Silpa di kegiatan tahun 2022," tandasnya.
Untuk evaluasi terhadap laporan keuangan secara menyeluruh, komisi lll masih menunggu hasil dari audit badan pemeriksa keuangan (BPK) nantinya secara resmi dan tidak memungkinkan untuk memeriksa secara detail.
"Kemudian untuk capaian indikator kinerjanya kita juga tunggu saat LKPJ Bupati," sambungnya.
Sementara itu, Eko Pribadi sekretaris dinas Perkim Ciptaru menambahkan saat ini usai berubahnya struktur pada dinas tersebut dari yang awalnya hanya dinas Perkim saja kini bertambah menjadi Perkim Ciptaru yang memaksa pihaknya untuk meminta dukungan kepada komisi lll terkait mekanisme anggaran serta pengusulan kegiatan.
" Saat ini baju Perkim baru, ada cipta karya dan tata ruang yang juga masuk, otomatis pekerjaan juga semakin banyak," bebernya.
Kemudian untuk catatan sendiri, pihaknya membenarkan adanya kegiatan yang tidak terlaksana berupa pengadaan kendaraan bermotor berupa mobil tersebut karena sudah akhir tahun dan mepet tahun anggaran.
" Untuk selanjutnya anggarannya akan menjadi Silpa," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Eki Pitung Usulkan 1 Oktober Libur Nasional
- Sidang Isbat, Pemerintah Tetapkan Iduladha Pada 29 Juni 2023
- Klaim Tak Ada Kerugian Negara, Sekjen Hasto Bakal Buktikan ke KPK
