Kembalinya kuota haji Indonesia menjadi 100 persen disambut positif oleh pemerintah. Artinya, Indonesia akan kembali mendapatkan kuota hingga 210 ribu jemaah. Dan pemerintah harus menyiapkan diri untuk memberangkatkan jemaah sesuai kuota tersebut.
- Wapres RI Direncanakan Hadiri Jombang Fest 2024 dan Hari Jadi Pemkab ke 114
- PKB Angkat Ma’ruf Amin Jadi Ketua Dewan Syuro
- Maruf Amin Terpilih jadi Ketua Dewan Syuro PKB
“Kalau soal kuota saya kira pada saatnya memang harus kembali (100 persen), karena kalau sudah keadaan normal kan kembali ke normal,” kata Wakil Presiden RI, Maruf Amin, kepada wartawan usai menghadiri Haul Al Maghfurlah Mama KH TB Muhammad Falak Abbas ke-51, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam (7/1).
Apalagi, menurut Wapres, penanganan haji bukan perkara mudah. Terlebih soal penetapan ongkos haji yang harus lebih rasional agar subsidi yang diberikan tidak terlalu besar dan membuat dana haji tergerus.
“Jangan sampai pokoknya habis, karena akan menyulitkan nanti ke belakang. Karena itu (ongkos haji) harus dirasionalisasi agar berkelanjutan, jadi sustainability-nya harus dijaga,” jelasnya.
Sementara terkait kewajiban jemaah haji untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Wapres memandang hal itu tidak ada masalah. Sepanjang membawa kebaikan untuk jemaah.
“Memang harus siap untuk melaksanakan itu. Pada awalnya tentu kaget, tetapi ketika itu ada jaminan yang bagus, yang baik untuk kebaikan jemaah, saya kira itu seharusnya bisa diterima. Kita lihat nanti perkembangannya,” tandasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Revitalisasi Pasar Kembang Tahap Pertama Segera Dimulai, PD Pasar Surya Bangun TPS untuk Pedagang
