Pemprov Jawa Timur diminta untuk meningkatkan anggaran untuk mengatasi pengangguran yang membludak akibat pandemi Covid 19. Salah satunya adalah dengan menambah anggadan program pelatihan bagi lulusan SMK agar mereka bisa mandiri dan membuka usaha.
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Komisi E DPRD Jatim Kawal Nasib Kontraktor Proyek SMK Rp 171 Miliar yang Belum Dibayar, Diduga Penipuan
- Prabowo Hapus Kuota Impor, Ra Huda Ingatkan Nasib Petani Garam Madura
Hal itu dikatakan oleh anggota DPRD Jawa Timur Achmad Silahuddin saat menggelar reses di halaman makam mbah Wahab Hasbullah, Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Rabu (5/6) lalu.
"Paling tidak anggaran itu ditambah karena banyak anak anak yang nganggur karena itu harus ada pelatihan pelatihan supaya anak anak keluar skillnya, dan nantinya harus ada wujud agar anak anak nanti setelah mengukuti pelatihan bisa membuka usaha," katanya.
Dia mengatakan, adanya pembatasan wilayah akibat pandemi Covid 19 membuat lulusan SMK kesulitan untuk mencari pekerjaan. Lesunya ekonomi akibat pandemi covid membuat lulusan SMK tidak bisa tertampung karena banyak perusahaan yang telah tertutup dan mengurangi jumlah karyawannya.
"Bayangkan saja lulusan SMK yang akan kerja di luar harus melakukan tes swab yang mungkin berat. Dan lapangan pekerjaan di wilayah-wilayah lain juga terbatas karena kondisi ekonomi yang saat ini sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19," tambahnya.
Politisi PPP Jawa Timur itu juga meminta agar perangkat desa bisa kreatif dalam menjalankan BUMDes. Pasalnya, jika usaha di desa tersebut eksis, maka mereka tidak lulusan SMK tidak perlu mencari pekerjaan di wilayah lain.
"Nanti rencananya juga akan membuka pom bensin di desa-desa sehingga ia bisa nanti ada pom bensin mini dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya," tegasnya.
Dia juga meminta agar perangkat desa di wilayah tersebut kreatif Untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di desa. Salah satunya adalah menghidupkan wisata kuliner agar semakin diminati oleh masyarakat luar. Sehingga perekonomian di desa bisa lebih hidup dan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat pelaku UMKM.
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk membantu petani yang kesulitan untuk mengakses pupuk dan memperoleh bantuan modal.
Menurut dia kondisi para petani sekarang sangat sulit karena selain ongkos produksi pertanian yang naik harga komoditas pertanian juga tidak kunjung membaik Sehingga para petani terancam merugi.
"Mudah-mudahan tambah Jatim bisa kedepan membantu terutama untuk para petani yang kesulitan untuk mencari pupuk dan biaya pengolahan padi yang tinggi tetapi hasilnya minim. Harapan agar mebel jati melakukan antisipasi agar petani tidak tidak gagal panen dan mereka harus diprioritaskan karena kondisi sekarang ini sangat sulit," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Komisi E DPRD Jatim Kawal Nasib Kontraktor Proyek SMK Rp 171 Miliar yang Belum Dibayar, Diduga Penipuan
- Prabowo Hapus Kuota Impor, Ra Huda Ingatkan Nasib Petani Garam Madura
