Kabupaten Banyuwangi meraih penghargaan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik di ajang Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2024, atas kategori kabupaten dengan jumlah transaksi produk dalam negeri terbanyak. Yakni mencapai Rp 581 miliar.
- Amartha Merangkul 13 Ribu UMKM di Banyuwangi, Termasuk Penenun dan Pelaku Usaha Seni
- Ingin UMKM Banyuwangi Maju, Pranaya Yudha: Kita Kerjasama dengan Kepala Daerah Terpilih 2024
- Keliling Pasar Takjil, Bupati Ipuk Gembira: Berdayakan Ribuan Warga
“Banyuwangi meraih penghargaan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Kali ini, pada Indonesia Sustainable Procurement Expo 2024 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Katalog Elektronik Nasional. Banyuwangi dinilai sebagai daerah yang memiliki komitmen tinggi memanfaatkan produk dalam negeri yang mendukung pembangunan daerah, yang ini artinya juga pemkab dinilai banyak melibatkan pelaku usaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Bupati Ipuk Fiestiandani, dikutip Kantor Berita RMOLjatim, Sabtu (22/6).
Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa RI, Hendrar Prihadi, kepada Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyuwangi, Dani Al Sofyan, dalam forum ISPE yang digelar 14 Juni 2024 lalu.
Ipuk menyampaikan, Pemkab Banyuwangi terus mengupayakan pelibatan pelaku usaha UMKM dalam pembangunan daerah, salah satunya adalah dengan cara memberikan kesempatan yang sama bagi UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Ipuk pun bersyukur sejauh ini upaya ini berjalan cukup baik.
“Jumlah transaksi e-katalog produk dalam negeri Banyuwangi tahun pada tahun 2023 mencapai Rp. 581 miliar. Pemkab terus meningkatkan peran UMKM dalam pengadaan barang dan jasa. Saat ini, total sudah ada 1.036 UMKM yang mendaftar di e-katalog, yang mayoritas adalah UMKM lokal. Mulai dari kuliner, suvenir, alat tulis kantor, aspal, jasa servis kendaraan, dan sebagainya,” ucapnya.
“Dengan masuknya UMKM lokal dalam e-katalog, maka penetrasi produk UMKM semakin meluas dan terserap market lebih besar,” imbuh Ipuk.
Ipuk memastikan kebijakan yang diambil selalu bersifat kolaboratif dengan banyak pihak, termasuk warga. Pemkab terus mendorong kolaborasi warga dalam pengadaan barang dan jasa.
“Kami ajak warga menjadi mitra pemerintah. Ini menjadi bagian program kami UMKM Naik Kelas. Dengan kolaborasi ini, tentu saja akan membuat apa yang pemkab lakukan makin akuntabel dan transparan," tegasnya.
Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyuwangi, Dani Al Sofyan, menambahkan, Banyuwangi berhasil meraih penghargaan ini lantaran mampu mencapai realisasi transaksi e-katalog hingga Rp 581 miliar dalam pengadaan barang/jasa pada 2023.
“Menurut data dari LKPP, tahun 2023 tercatat pembelanjaan produk dalam negeri kita sebesar Rp. 1,1 triliun. Termasuk di dalamnya adalah transaksi e-katalog sebesar Rp 581 miliar,” ujarnya.
Dani menegaskan, pemkab akan terus menggenjot transaksi dengan mendorong lebih banyak UMKM yang masuk dalam e-Katalog. Banyuwangi melakukan sejumlah pendampingan kepada pelaku usaha kecil. Pelatihan juga digeber untuk meningkatkan kualitas produk UMKM.
“Bahkan setiap kegiatan Bupati Ngantor di Desa dibuka gerai pengurusan perizinan untuk usaha-usaha mikro. Selain itu juga ada pendampingan untuk pendaftaran e-katalog,” tambah Dani.[adv] 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Amartha Merangkul 13 Ribu UMKM di Banyuwangi, Termasuk Penenun dan Pelaku Usaha Seni
- Sekda Banyuwangi Mundur Digantikan Guntur Priambodo
- Pemkab Banyuwangi Serahkan Insentif untuk 14 Ribu Lebih Guru Ngaji
