Gubernur LIRA Jawa Timur, Samsudin mengkritik tajam kinerja Panitia Kerja (Panja) Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo.
- Panja Pupuk DPRD Probolinggo Temukan Kios Nakal, Ijin Harus Dicabut
- DPRD Probolinggo Pastikan Bentuk Panja Pupuk Pekan Depan
Menurutnya, Panja Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo tersebut harus bekerja maksimal dan tidak hanya berfungsi hanya sebagai formalitas.
Samsudin menilai, persoalan pupuk sebenarnya bukanlah hal yang rumit, namun karena kurangnya keseriusan dari berbagai pihak, masalah ini menjadi kompleks dan merugikan masyarakat.
"Harapan saya adalah Panja Pupuk ini bisa bekerja dengan maksimal. Jangan sampai hanya menjadi formalitas, karena persoalan pupuk ini sebenarnya cukup sederhana. Sayangnya, akibat tidak ada keseriusan dari semua pihak, masalah ini justru menjadi rumit dan masyarakat menjadi korban," ujar Samsudin, dikutip RMOL Jatim, Kamis (30/1).
Samsudin mengatakan, Panja yang dibentuk dengan anggaran negara harus benar-benar berfungsi dengan baik untuk mengawasi persoalan distribusi pupuk ini.
"Jangan sampai seperti sebelumnya, Pemkab pernah membentuk Satgas untuk mengatasi masalah ini, namun hasilnya nihil dan justru menghabiskan anggaran negara," tegasnya.
Selain itu, Samsudin juga menyoroti masalah terkait petani yang tidak terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
Ia meminta agar Panja Pupuk berkoordinasi dengan Pemkab, terutama dalam bidang pertanian, untuk memastikan semua petani yang memiliki lahan di bawah 2 hektar, yang berhak mendapatkan subsidi, dapat terdaftar dalam RDKK.
"Petani yang memiliki lahan pertanian di bawah 2 hektar harus dipastikan mendapatkan subsidi dan terdaftar dalam RDKK. Ini sudah menjadi keluhan utama dari petani," tambah Samsudin.
Ia berharap Panja Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo dapat bekerja lebih optimal, melakukan pengecekan silang antara data SPJ dan daftar RDKK untuk mencegah terjadinya penyimpangan, dan memastikan seluruh masyarakat yang berhak mendapatkan pupuk subsidi bisa memperoleh hak mereka.
"Semoga Panja Pupuk ini bisa bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, agar masalah pupuk ini segera selesai dan masyarakat tidak lagi menjadi korban," pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Komisi III DPRD Kota Probolinggo Meminta Bekukan Pembangunan Hotel Magnet
- Lira Jatim Kritisi Kinerja DPRD Probolinggo Masalah Pupuk, Samsudin: Bertele-tele dan Tidak Efektif
- Masyarakat Kota Probolinggo Keluhkan Infrastruktur Jalan dan BPJS Kesehatan dalam Reses DPRD
