Rencana kunjungan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Brazil dan Ekuador menjadi topik hangat belakangan ini. Rencana kunjungan ini terkait pembahasan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
- Buya Anwar Abbas Usulkan Kemenag Bentuk Lembaga Khusus Bisnis Urusan Haji
- Varian Delta Kian Menggerogoti China, 21 Provinsi dan Wilayah Terpapar
- Janji Jokowi Ekonomi Indonesia akan Meroket, PKS: 10 Tahun Stagnan
Persoalan utamanya adalah mengapa Baleg DPR RI harus melakukan perjalanan langsung saat teknologi untuk melakukan pertemuan virtual sudah memadai. Apalagi, saat ini pandemi Covid-19 belum cukup untuk dikatakan pulih.
Menjawab pertanyaan itu, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjelaskan bahwa rencana kunjungan dimaksudkan untuk melihat situasi riil di dua negara tersebut.
Dia tidak ingin, jika pertemuan dilakukan virtual akan terjadi pembahasan sekadar formalitas dengan orang-orang yang sudah disiapkan.
"Kalau kita dengan Zoom kita cenderung ketemu dengan orang-orang yang memang sudah disiapkan. Tetapi kalau on the spot, tentu kita bisa bebas mendatangi titik-titik yang kita harapkan," kata Lodewijk, dilanir dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/10).
Lodewijk memandang, pertemuan virtual memiliki perbedaan signifikan dengan kunjungan langsung. Salah satunya, adalah keterbatasan waktu dan sudut pandang jika studi dilakukan secara virtual.
"Masukan-masukan itu (untuk membahas RUU PKS) yang kita harapkan didapat langsung di lapangan, tidak disiapkan ya, namanya pertemuan secara online tentunya ada keterbatasan," katanya.
Selain dengan otoritas pemerintah negara tujuan, lanjut Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini, dengan kunjungan langsung juga memungkinkan mendapatkan masukan dari masyarakat langsung.
Tidak terkecuali oleh kalangan yang punya rekam jejak sebagai pelaku kekerasan pada perempuan.
"Tetapi dengan itu (kunjungan langsung) kita lihat kumpul sekelompok orang, kita bisa mendengarkan apa keluhan dia, bagaimana implementasi yang mungkin juga kita datangi terkait orang-orang yang melakukan pelanggaran terkait dengan itu, kita akan cari masukan," pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DPR Sepakati Formulasi Baru Terkait Pembahasan UU
- Konten Porno Hingga Judol Marak di Instagram dan WhatsApp, Pemerintah Didesak Panggil Meta
- DPR Imbau Publik Tunggu Pembahasan Revisi UU Pemilu Terkait Penghapusan Presidential Threshold
