Isu penundaan pemilu yang berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan Presiden terus bergulir usai mendapat respons langsung Jokowi.
- Jokowi Dinilai Sedang Mengatur Skenario Gibran Capres 2029
- Beda Prabowo-Jokowi, Satunya Tak Pakai Buzzer Satunya Gunakan Buzzer
- Rampungkan Carut Marut Negara Dengan "Selesaikan" Jokowi
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menyarankan agar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membisiki Presiden Jokowi bahwa wacana penundaan Pemilu adalah melanggar konstitusi.
Dan Mahfud MD, kata Muslim harus tampil ke publik dan menjelaskan bahwa ide tunda pemilu adalah langgar konstitusi dan sesat.
"Jika dibiarkan akan membenarkan pelanggaran konsitusi. Negara berjalan tanpa konsitusi dan ini berbahaya," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/3).
Karena menurut Muslim, jika sikap Presiden Joko Widodo yang membiarkan wacana penundaan Pemilu dibiarkan saja oleh pembantunya seperti Mahfud MD, maka negara dijerumuskan ke arah yang sesat.
"Karena negara berjalan tanpa konsitusi dan itu pasti timbulkan kekacauan. Menko Polhukam paling bertanggung jawab atas hal ini jika akhirnya Jokowi ikuti saran pembisiknya tunda pemilu dan perpanjang jabatannya," pungkas Muslim.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jokowi Dinilai Sedang Mengatur Skenario Gibran Capres 2029
- Beda Prabowo-Jokowi, Satunya Tak Pakai Buzzer Satunya Gunakan Buzzer
- Rampungkan Carut Marut Negara Dengan "Selesaikan" Jokowi