Desakan pengusutan dugana pelanggaran kampanye bagi-bagi minyak goreng oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan kepada Bawaslu RI terus mengalir.
- Geruduk Kantor Bawaslu RI, Massa Gaungkan Rekonsiliasi Usai Prabowo-Gibran Unggul di Quick Count
- Soal Video Viral Surat Suara di Arab Saudi Sudah Tercoblos, Ini Respon Bawaslu
- Bawaslu dan Kominfo Intens Awasi Medsos di Masa Tenang
Kali ini, giliran mantan Ketua Bawaslu RI, Abhan bersuara. Menurutnya Bawaslu harus menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu Zulhas sebagaimana disampaikan Lingkar Madani (Lima) Indonesia dan Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) Indonesia, ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu RI, di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa kemarin (19/7).
"Bawaslu tidak bisa langsung mengatakan menolak atau ada kekosongan hukum. Apa pun laporan dari masyarakat, harus diterima dan dikaji," ujar Abhan saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa kemarin (19/7).
Menurut Abhan, Bawaslu tidak bisa terlalu kaku dalam melakukan kerja pengawasan. Dalam arti, membatasi diri dalam kerangka hukum kepemiluan.
"Apakah nanti persoalannya bisa diterapkan dengan UU Pemilu atau tidak itu lain soal," imbuhnya menegaskan.
Selain itu, Abhan menyebut Bawaslu sebanarnya bisa mengusut dugaan pelanggaran pemilu dengan mengeluarkan rekomendasi kepada lembaga negara lain.
"Kalau tidak ditemukan pasal dalam UU (Pemilu), Bawaslu juga kan mempunyai kewenangan merekomendasikan ke lembaga lain. Misalnya ketika pelanggaran ASN, sanksi yang menjatuhkan bukan Bawaslu, tapi Bawaslu merekomendasikan ke lembaga lain, ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara)," paparnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menghadap Menko Zulhas, Gubernur Khofifah Sampaikan Jatim Siap Menjadi Pioner Tiga Program Unggulan Presiden Prabowo
- Tindak Lanjuti Instruksi Zulhas, PAN Jatim Bagikan 1000 Paket Sembako
- Husnul Aqib Apresiasi Kinerja Zulhas: Menteri Koordinator Pangan Dinilai Sukses Atasi Masalah Pangan
