. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo berharap, kasus atau sengketa pertanahan yang terjadi bisa diselesaikan secara musyawarah. Bila perlu dicarikan solusi agar melahirkan keputusan saling menguntungkan.
- Ratusan Ribu Orang Hadiri Harlah Muslimat NU, Khofifah: NU Saya Asli Apa Tidak?
- Menteri BUMN Erick Thohir Dukung Penguatan Ekonomi Kreatif Lamongan
- Ahmad Muzani: Semua Pencitraan Sandiaga Uno Dilakukan untuk Prabowo dan Gerindra
Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, saat ini, terdapat 102 kasus sengketa tanah yang terjadi di 18
Kabupaten/kota di Jawa Timur sedang dilaporkan kepada Komnas HAM RI dan memerlukan penyelesaian. Prinsip dasar dari sengketa tersebut kesemuanya bermuara pada siapa yang menjadi pemilik tanah tersebut.
Melihat kasus tersebut, Pakde Karwo ini meminta agar historis kepemilikan
tanahnya juga dilihat. Seluruh sejarah kepemilikan tanah di Indonesia tercatat di desa yang biasa disebut Kretek/sejarah tanah dan catatan tersebut tidak dipunyai BPN (Badan Pertanahan Nasional).
Pakde Karwo mencontohkan, bahwa banyak sekali sengketa tanah yang saat ini timbul karena tanah tersebut merupakan tanah bagian sejak jaman pendudukan Belanda. Pada saat itu masyarakat dibagikan tanah untuk dikelola, kemudian mereka membayar pajak kepada Belanda.
Setelah Belanda pergi pada 1946,
tanah-tanah tersebut dicatatkan ke desa hingga lahirlah Kretek dan keluarlah Leter C. Selanjutnya pengelola tanah membayar pajak kepada pemerintah yang kala itu disebut Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan keluarlah Pethok D. Pengelolaan tanah tersebut secara turun-temurun
dikelola hingga anak-cucu. Dan mereka tidak mempunyai bukti kepemilikan, hanya berupa bukti pembayaran pajak atau Phetok D.
Melihat sejarah itulah, Pakde Karwo meminta agar sengketa tanah yang sering terjadi di masyarakat
hendaknya diselesaikan secara musyawarah dengan melihat historis kepemilikannya.
"Janganlah sampai ada seseorang yang memiliki bukti baru kepemilikan bisa diloloskan oleh BPN dalam hal ini sebagai regulator untuk mendapatkan sertifikat tanah. Orang miskin tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah. Di sinilah pemerintah harus memperhitungkan kelangsungan kehidupan warganya. Kalau mereka terusir bagaimana lagi kehidupannya," pungkasnya.[bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pantau Pelaksanaan PPKM Mikro Berbasis RT/RW, Bupati Hendy Pasang Bendera Merah di Rumah Warga Isoman
- Jadi Sentral Pemberitaan, Khofifah Masuk Daftar Perempuan Terpopuler di Indonesia
- Pesan Kapolda Jatim Saat Kampanye Bermasker di Pilwali Surabaya
