Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Maruli Hutagalung, menilai langkah Pemkot Surabaya dalam penanganan normalisasi jalan ambles di kawasan Jalan Gubeng, Surabaya, sudah tepat dari sisi pengelolaan keuangan negara.
- Bupati Kediri Fasilitasi Pelatihan Keterampilan Bagi Remaja Putus Sekolah
- Filosofi Parade Surabaya Juang Bagi Wali Kota Eri: Ingin Mengembalikan Semangat Kepahlawanan!
- Penyandang Disabilitas Ikuti Vaksinasi Merdeka Semeru di Jombang
Maruli menjelaskan, jika polisi dalam penyelidikannya menyatakan bahwa pihak kontraktor PT NKE yang bersalah dalam pembangunan basement RS Siloam yang kemudian berujung pada amblesnya Jalan Gubeng, maka yang harus bertanggung jawab adalah pihak swasta tersebut. Tidak bisa kemudian APBD Surabaya menanggung akibat dari kesalahan pihak swasta.
â€Dalam hal ini, menurut saya, kita bisa terapkan prinsip tanggung jawab mutlak, strict liability, dengan membebankan kewajiban normalisasi jalan ambles kepada kontraktor swasta. Tentu dengan catatan, hasil penyelidikan kepolisian menyatakan bahwa itu kesalahan kontraktor. Artinya, jalan ambles ini bukan bencana, jadi kontraktor yang bertanggung jawab,†jelas mantan jaksa yang berperan mengembalikan aset negara Gelora Pancasila senilai Rp183 miliar ke Pemkot Surabaya itu.
Sehingga tepat, imbuh Maruli, ketika Pemkot Surabaya menyatakan bersedia menalangi kebutuhan normalisasi jalan ambles, namun akan menagihkan biayanya kepada kontraktor swasta. Keputusan Pemkot Surabaya itu diinstruksikan Walikota Risma kepada jajarannya.
Maruli menambahkan, bisa dimungkinkan Pemkot Surabaya menalangi dulu dana normalisasi demi kepentingan masyarakat luas sembari menunggu hasil penyelidikan.
â€Itu sesuai dengan asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Kepentingan masyarakat harus diutamakan, artinya jalan harus segera dinormalisasi. Namun, pengelolaan keuangan negara juga harus tertib,†paparnya.
Kontraktor swasta, sambung Maruli, bisa dibebaskan dari tanggung jawab normalisasi jalan ambles tersebut jika mereka dapat membuktikan di pengadilan bahwa kerusakan jalan itu terjadi karena bencana alam atau kesalahan pihak lain berdasar sistem pembuktian terbalik.
"Jika swasta bisa membuktikan di pengadilan bahwa amblesnya jalan terjadi karena bencana alam, maka negara, pemerintah dan pemerintah daerah, bertanggung jawab melakukan penanganan sesuai Undang-undang 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana", kata dia.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jelang Lebaran, Polres Lamongan Intensif Sambangi dan Binluh Kamtibmas di Pusat Perbelanjaan
- Seleksi Calon Paskibraka Kota Surabaya 2023 Diikuti 602 Pendaftar
- Disnakkeswan Jateng Himbau Masyarakat Waspadai Virus ASF
