Masyarakat Sudah Melek Bahaya Politik Uang

Rakyat harus menjadi pemilih dalam pesta demokrasi. Artinya, rakyat tidak boleh dimobilisasi oleh partai politik.


Demikian disampaikan Pengamat politik Jerry Sumampouw, dalam diskusi "Sinergi Pengawasan dan Pemantauan Pilkada 2018'" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/4).

"Mobilisasi di sini bisa berupa politik uang. Masyarakat sensitif dengan politik uang," kata Jerry.

Masyarakat saat ini, lanjut Jerry, sudah mulai sadar dengan praktek politik uang yang dianggap sebuah pelanggaran. Begitu juga praktek ujaran SARA yang bisa jadi ancaman.

"Politik uang dan SARA jadi kejahatan yang berpotensi merusak tatanan kebangsaan. Kita geber nih, bagaimana menciptakan politik yang demokrasi," tegas pengamat yang tergabung di Gerakan Bersama Rakyat (Geber).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menambahkan politik uang akan menjauhkan kedaulatan rakyat dalam pemilu. "Kami ingin memastikan, pemilih punya pilihan bukan integritas penyelenggara tapi integritas itu ada hasilnya," timpalnya.

Menurutnya, terjadi distorsi kemurnian kedaulatan rakyat karena adanya ujaran kebencian yang menjadi instrumen. Ia mengkategorikan ujaran kebencian menjadi tiga. "Mulai ujaran kebencian kekerasan, ujaran kebencian SARA, dan ujaran kebencian menghilangkan hak suara," terangnya.

Negara, kata Titi, harus mengembalikan peran pemilu bukan sebagai prosedur pemilihan pemimpin, tapi sebagai pesta demokrasi rakyat. Dalam hal ini peran KPU, Bawaslu, dan DKPP sangat diperlukan. [dzk]

ikuti terus update berita rmoljatim di google news