Bertepatan dengan hari ke 8 ramadhan 1442 Hijriyah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar tasyakuran Milad ke 19 tahun. Termasuk dilaksanakan oleh anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jatim bersama 19 anak yatim dan kaum dhuafa di sekitar kantor DPRD Jatim jalan Indrapura Surabaya, Selasa (20/4).
- Milad ke-23 PKS Momentum Pertegas Komitmen Mengabdi Hingga Akhir
- Share Holder Agreement, Bank Jatim Tanda Tangani PKS Dengan Bank NTB Syariah
- Fraksi PKS DPRD Jatim Ajukan 10 Catatan Kritis Terkait Raperda Petrogas Jatim Utama
Ketua FKBN DPRD Jatim, Dwi Hari Cahyono didampingi anggota lainnya Lilik Hendarawati dan H Riyad Rosyadi mengatakan, tasyakuran Milad ke 19 Partai Keadilan Sejahtera sengaja dilaksanakan dengan sederhana untuk memenuhi protokol kesehatan di era pandemi Covid-19.
"Sesuai dengan milad ke 19, makanya kami mengundang sebanyak 19 anak yatim sebagai simbolis. Namun total bantuan paket sembako yang diberikan PKS Jatim sebanyak 2500 yang akan disebar di seluruh dapil yang ada di Jatim," kata Dwi Hari Cahyono, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Lebih jauh politisi asal Malang ini mengaku prihatin atas musibah yang bertubi-tubi melanda bangsa Indonesia seperti pandemi Covid-19, banjir hingga gempa bumi yang terbaru terjadi di wilayah Malang Selatan dengan kekuatan 6,1 SR sehingga menimbulkan pemukiman warga dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan.
"Kami berharap Pemprov Jatim terus memberikan bantuan sampai masyarakat terdampak gempa di Malang bisa bangkit kembali," jelas anggota Komisi B DPRD Jatim.
Selain tasyakuran, PKS Jatim juga terus mengawal kepentingan rakyat dan memiliki 5 hal yang menjadi sorotan. Pertama yakni tentang UU Omnibus Law khususnya tentang lingkungan hidup yang perlu mendapat perhatian serius agar tak menimbulkan musibah bagi generasi mendatang
"Ada sekitar 250 ribu hektar lahan hutan yang dikelola Perum Perhutani Jatim yang alih fungsi, baik untuk kepentingan umum seperti jalan tol dan bisnis lainnya. Alih fungsi lahan hutan ini jangan sampai melewati batas minimal yakni 20% dari luas daratan karena hutan adalah paru-paru bumi," tegas Dwi Hari Cahyono
Kedua, terkait pembahasan Raperda Pengembangan pesantren. "Dari masukan tokoh-tokoh pondok pesantren, kami usul supaya Perda ini nantinya hanya bersifat fasilitasi saja tentang kepesantrenan karena khawatir privasi kiai terganggu," katanya.
Ketiga, PKS akan memperjuangkan gelar kepahlawanan nasional bagi Syaikhona Mohammad Kholil Bangkalan.
"Syaikhona Kholil merupakan pelopor gerakan kebaikan moral bangsa. Bahkan menjadi inisiator pembentukan ormas keagamaan terbesar yaitu Nahdlatul Ulama," terang Dwi.
Selanjutnya, keempat PKS juga prihatin karena program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dihapus oleh Kemensos padahal masyarakat masih sangat membutuhkan. "Kami tentu berharap bisa diprioritaskan kepentingan kaum dhuafa, sehingga BLT jangan sampai dihapus," katanya
Terakhir, PKS Jatim juga berharap pemerintah segera memperbolehkan pembelajaran tatap muka karena para orang tua atau wali murid sangat berharap sekolah bisa dibuka kembali dengan tetap memenuhi prokes. Selain itu berharap Pemprov Jatim memperbanyak pendirian SMA/SMK di daerah yang sistem zonasi PPDB-nya masih kosong.
"Harusnya pemerintah sudah mulai memperbolehkan sekolah tatap muka karena pemerintah sudah menerapkan PPKM berbasis RT/RW. Jadi kalau ada kasus Covid di salah satu RW/RW, ya tinggal siswa yang tinggal di lokasi sama tidak diperkenankan masuk sekolah diganti dengan daring," pungkas Dwi Hari Cahyono.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Milad ke-23 PKS Momentum Pertegas Komitmen Mengabdi Hingga Akhir
- Share Holder Agreement, Bank Jatim Tanda Tangani PKS Dengan Bank NTB Syariah
- Fraksi PKS DPRD Jatim Ajukan 10 Catatan Kritis Terkait Raperda Petrogas Jatim Utama
