Perombakan Kabinet Indonesia Maju rencananya akan dirombak oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Maret nanti. Bahkan, Politisi PKB mengatakan PAN akan mendapat jatah 1 kursi menteri dan 1 Wamen.
- Zulhas Dukung Langkah Penegakan Hukum di Kemendag
- Sekjen DMI Ragukan Kelompok Teroris Bisa Kumpulkan Uang hingga Miliaran Rupiah
- Permintaan MPR Agar Sri Mulyani Dicopot Dinilai Melampaui Kewenangan
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan bahwa kritik mendasar dari kabinet Jokowi saat ini adalah nampak lebih dominan mengakomodasi politik ketimbang menjaring kelompok profesional.
Indikasinya, kata Dedi,Food Estate tidak dipimpin menteri pertanian, pengendali pandemi tidak dibebankan pada menteri kesehatan, dan banyak lainnya.
Ia berpendapat, PAN adalah partai yang paling mungkin menjadi pemicu tafsir, sebab sampai saat ini sejak masuk ke koalisi Jokowi belum mendapat jatah menteri sama sekali.
"Jika PAN masuk belum tentu mengurangi posisi parpol lain, bisa juga mengurangi porsi tokoh non Parpol, semisal menteri pendidikan, perdagangan, atau lainnya," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/3).
Dedi menekankan, Jokowi harus benar-benar bisa meyakinkan publik jika nantinya reshuffle kabinet dilakukan atas dasar niatan mulia membangun. Bukan semata-mata menjaring menteri berbasis akomodasi kepentingan semata.
"Jokowi perlu meyakinkan publik jika kabinet yang ia bangun bukan sekadar akomodasi koalisi, tetapi karena memang kapasitas tokoh yang diutamakan," demikian kata Dedi.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jokowi Dinilai Sedang Mengatur Skenario Gibran Capres 2029
- Beda Prabowo-Jokowi, Satunya Tak Pakai Buzzer Satunya Gunakan Buzzer
- Apabila Reshuffle Kabinet, Presiden Prabowo Diminta Hindari Cawe-cawe Jokowi
