.Masyarakat Papua tak bisa dibiarkan untuk menerima informasi yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Hal itu untuk meredam kerusuhan yang terjadi di Bumi Cenderawasih dan demonstrasi di beberapa lokasi lain.
"Tak ada lain kecuali harus dikabarkan informasi yang valid. Demo ini masih terus-menerus terjadi akibat belum sampainya informasi yang valid dan utuh yang diterima masyarakat," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (29/8).
- Bulan K3, Ceria Perkuat Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Pemkot Surabaya Mulai Salurkan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahap II
- Tidak Ada Nilai Manfaat, JPO Alun-alun Kota Kediri Dibongkar
Salah satu yang ia contohkan adalah informasi soal kerusuhan mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu.
Putra asli Fakfak, Papua Barat ini mengaku sempat menerima informasi yang menyebutkan kematian mahasiswa Papua di Surabaya dan lima mahasiswa babak belur dihajar aparat keamanan. Padahal informasi tersebut sama sekali tidak benar.
Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo secara langsung sudah memerintahkan Kapolri, Panglima TNI, serta jajarannya untuk membangun komunikasi dengan masyarakat dan tokoh adat di Papua untuk meredam gejolak yang ada.
"Perintahnya langsung dari Presiden, di bawah koordinasi Menkopolhukam membangun komunikasi intensif dengan para opinion leader pemerintah setempat, pendeta, pastor, kepala-kepala suku, tetua adat, dan lain sebagainya untuk menyampaikan berita yang sebenarnya," tandasnya. [bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Hapus Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Madiun Serahkan Bantuan Perbaikan RTLH
- OPD Jember Diharapkan Susun RPJMD Sesuai Aturan Main Pengelolaan APBD 2021
- Pondok Rehabilitasi di Ngawi Rayakan Pernikahan Sepasang ODGJ
