Sekretaris Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Prabowo-Gibran, Nusron Wahid merespon balik tuduhan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut ada penguasa baru yang bertindak seperti Orde Baru.
- Dipastikan Berada di Kawasan Laut, Pemerintah Tak Akan Perpanjang SHGB di Wilayah Sedati Sidoarjo
- Waspada Bencana seperti di Jabotabek, Nusron Wahid Evaluasi Tata Ruang Jawa Timur
- Demi Swasembada Pangan, Nusron Siapkan Tiga Juta Hektare Sawah Baru Termasuk di Papua
Nusron menegaskan pihak yang memiliki instrumen yang memungkinkan melakukan hal itu justru partai yang berkuasa saat ini, yang memiliki kursi terbanyak di DPR, dan menteri terbanyak di kabinet, termasuk perangkat pemerintahan yang terafiliasi partai tertentu dan mengusung calon lain.
“Pihak yang punya instrumen itu partai yang punya banyak menteri yang portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu. Jangan karena Pak Jokowi tidak mau dijadikan alat dan petugas partai, kemudian menuduh ada perilaku Orba dan lain sebagainya,” kata Nusron, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (28/11).
Dia juga menjelaskan, sistem seperti Orde Baru hanya terjadi bila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat, dan adanya tuduhan seperti yang Megawati utarakan itu tidak mungkin ada.
“Kalau seperti itu pasti sudah ditangkap. Tapi hari ini kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan, itu menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis. Bahkan Pak Jokowi dihina juga tidak ada yang dipenjarakan,” katanya.
Ditambahkan juga, perilaku Orba mungkin terjadi bila instrumen negara dipakai untuk menakuti rakyat atau pihak lainnya.
“Misalnya, intelijen negara dipakai menakuti bahkan membuat pakta integritas Pj-Pj bupati atau walikota, agar memenangkan Paslon tertentu. Kedua, sistem Orba bisa terjadi manakala pendamping desa, petugas-petugas PKH dan Kemensos, digunakan untuk menakuti kelompok penerima manfaat sosial, seakan-akan program itu akan dihentikan kalau tidak dukung pasangan tertentu. Hanya kebetulan menterinya dari partai yang bersangkutan,” paparnya.
Nusron juga menyebut, ada pula fenomena para pendamping desa menakuti pemerintah desa dan kemudian mengarahkan mereka agar memilih pasangan tertentu. Selain itu, pendamping Pekerja Migran Indonesia juga melakukan hal serupa.
“Jadi, sebenarnya yang menerapkan Orba itu siapa? Menterinya siapa? Dari partai mana?” pungkas Nusron. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jaksa KPK Ungkap Foto Harun Masiku dengan Megawati dan Hatta Ali di Persidangan Hasto
- Pulang Kampung Usai Kontrak di Korea, Megawati Hangestri Disambut Hangat Bupati Jember
- PDIP Belum Pasti Gabung Pemerintahan Prabowo, Analis Nilai Pertemuan dengan Megawati Tak Menjamin Koalisi Bertambah
