Pencatutan nama bupati dan wakil bupati Blitar terpilih, Rini Syarifah (Mak Rini)–Rahmat Santoso (Makdhe Rahmat) oleh oknum Timses, harus diusut. Apalagi tujuannya untuk mengintervensi para kepala dinas atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- Pemkot Surabaya Jalin Kerjasama dengan Blitar untuk Tekan Inflasi dan Jaga Pasokan Pangan
- Ketimpangan Perizinan Pembangunan Tempat Pendidikan di Blitar Disorot
- Siap Gencarkan Penanaman Durian Premium di Jatim, Khofifah: Peluang Ekspor Black Thorn dan Musang King ke Tiongkok Terbuka Lebar
Desakan ini disampaikan aktivis antikorupsi, Moh. Trijanto setelah Mak Rini-Makdhe Rahmat membantah mengintervensi birokrasi sebelum resmi dilantik.
“Pasangan Mak Rini-Makdhe Rahmat belum dilantik sehingga tidak bisa intervensi OPD. Tapi faktanya di lapangan, ada oknum yang diduga dari lingkaran timsesnya Mak Rini-Makdhe Rahmat yang intervensi. Saya mendapat informasi seperti itu,” ujar Ketua Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) Blitar ini dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (13/1).
Trijanto menyayangkan ulah oknum tersebut akan membuat pemerintahan Mak Rini-Makdhe Rahmat seperti badut politik.
“Belum resmi dilantik saja sudah seperti ini, bagimana nanti setelah dilantik. Ke depan pemerintahan Mak Rini-Makdhe Rahmat bisa dikendalikan orang luar,” jelasnya.
Karena itu Trijanto mendeaak Mak Rini dan Makdhe Rahmat untuk mengusut oknum tersebut. Sebab hal tersebut sangat kontraproduktif dengan semangat profesionalisme dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang bersih.
Menurut Trijanto, Mak Rini dan Makdhe Rahmat harus berani menghentikan dan memanggil oknum Timses di lingkaran mereka yang mengatur dan menintervensi.
“Ini tidak etis dan harus segera diusut. Apalagi badut-badut politik yang melakukan lelang atau pengaturan jabatan tersebut sangat memalukan. Apa yang disampaikan Mak Rini-Makdhe Rahmat mewujudkan pemerintahan yang bersih, hanya retorika atau sekedar slogan saja,” bebernya.
Trijanto menegaskan jika kegiatan oknum Timses tersebut masih berlanjut, pihaknya akan mengambil sikap tegas.
"Kami akan mengumpulkan bukti kalau benar sesuai informasi yang beredar terbukti, maka kami akan mengambil sikap,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Blitar Terpilih, Makdhe Rahmat menuturkan adanya pihak-pihak yang bertindak mengatasnamakan Bupati atau Wabup Blitar terpilih tersebut. Pria yang berprofesi sebagai pengacara ini membantah. Pihaknya dan Mak Rini tidak pernah mengeluarkan instruksi atau perintah apapun dan kepada siapa pun.
Makdhe Rahmat juga sudah sepakat dengan Mak Rini menunggu pelantikan pada Februari 2021 mendatang untuk mematangkan program-program pembangunan sesuai visi misi kampanye yaitu bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan masyarakat reformasi birokrasi.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pemkot Surabaya Jalin Kerjasama dengan Blitar untuk Tekan Inflasi dan Jaga Pasokan Pangan
- Ketimpangan Perizinan Pembangunan Tempat Pendidikan di Blitar Disorot
- Siap Gencarkan Penanaman Durian Premium di Jatim, Khofifah: Peluang Ekspor Black Thorn dan Musang King ke Tiongkok Terbuka Lebar
