Pakar hukum pidana Profesor Romli Atmasasmita menilai Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyalahgunakan tugas dan wewenangnya terkait pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat Test Wawasan Kebangsaan (TWK).
- Ancam Warga, Caleg Terpilih DPRD Mojokerto Dipolisikan
- Usai Panggil 11 Saksi, Polisi Nyatakan Dugaan Pelecehan Seksual Ketua KPU RI Tak Terbukti
- Soal Judi Online, Budi Arie Seharusnya Dijadikan Tersangka Juga
"IniMasalah temuan ORI soal TWK 75 pegawai KPK justru terletak pada cacat prosedur dan penyalahgunaan tugas dan wewenang ORI yang bukan menjadi objek ORI sesuai UU 37/2008,” kata Prof Romli, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/7).
Guru besar bidang ilmu hukum Universitas Padjadjaran itu mengulas, urusan pegawai KPK yang tak lolos dalam TWK merupakan keputusan pejabat publik, dimana hal tersebut merupakan objek peradilan Tata Usaha Negara atau TUN.
Disamping itu, lanjutnya, temuan ORI terhadap hasil proses alih status pegawai KPK sejatinya telah selesai lantaran pelaksanaan TWK merupakan pelaksanaan perintah Undang-undang yang dilakukan oleh KPK.
Disisi lain menurut Romli, soal backdate yang dipersoalkan oleh Ombudsman sekalipun benar tentunya tidak serta merta menghapus hasil TWK.
“Karena substansi TWK diikuti seluruh pegawai KPK bukan ditujukan untuk pegawai tertentu saja,” demikian Prof Romli.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Masih Berlangsung, KPK Geledah Kantor Dinas PU Pemprov Papua
- Kasus Pengasuh Cabuli Santri di Banyuwangi, PCNU Meminta Polisi Gerak Cepat
- Guru Olahraga di Lamongan Cabuli Siswi Hingga 10 Kali, Korban Diiming-imingi Es Krim
