Gubernur Jawa Timur Soekarwo menekankan kepada para Bupati dan Walikota tentang pentingnya data yang dihasilkan oleh oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya data BPS berperan penting bagi pemerintah baik pusat dan daerah dalam pengambilan keputusan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
- Kiai Ndresmo: Kita Ketuk Pintu Langit untuk Mas Eri
- Zulhas Dukung Langkah Penegakan Hukum di Kemendag
- Negara Kalah Lawan Mafia Minyak Goreng, Pengamat: Mereka Pegang Kartu Truf Aktor-aktor Negara
Menurutnya, penggunaan data ini harus dilakukan dalam setiap proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Mulai dari proses distribusi misalnya, kebijakan
pemanfaatan sumber daya harus berbasis data.
Termasuk dalam hal alokasi kebijakan sumber daya alam sampai dengan penyediaan barang dan jasa kepada publik. Juga, proses stabilisasi dalam pengendalian fiskal, serta proses regulasi dalam hal ini penetapan perda.
Semua proses ini harus berbasis data. Jangan mengatakan informasi tanpa data yang dianalisis,†katanya.
Diterangkan Pakde Karwo, pelayanan publik harus ada kepastian syarat, biaya dan waktu. Kemudian, ada indeks kepuasan masyarakat, akuntabilitas pelaksanaan dan efisiensi pelayanan. Semua hal ini harus terukur dan berbasis data.
Untuk mendukung hal ini maka dibutuhkan data yang valid dan ini diperoleh dari BPS, jadi bupati/walikota harus mengundang BPS kab/kota untuk diminta presentasi,†terangnya.
Ke depan, ia mengusulkan kepada BPS agar menambah kab/kota di Jatim yang dihitung Indeks Harga Konsumennya, dimana saat ini hanya ada di 8 kab/kota. Kemudian rilis pertumbuhan ekonomi atau PDRB kab/kota yang biasanya dilakukan pada bulan Agustus tahun selanjutnya, bisa dilakukan lebih cepat.
Saya juga usul data mengenai ketenagakerjaan dan kemiskinan kab/kota yang selama ini hanya dilakukan sekali dalam setahun, bisa ditambah kalau bisa dua kali,†terangnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Suhariyanto mengatakan, penentuan suatu kebijakan berdasarkan data atau fakta sangatlah penting. Kemudian, dalam menghubungkan data yang
sangat teknis dengan kebijakan yang relevan, tidaklah mudah. Untuk itu dibutuhkan data yang berkualitas.
Data berkualitas ini harus memenuhi enam syarat, yakni relevan, akurat, aktual dan tepat waktu, aksesibilitas dan kejelasan, interpretabilitas serta koherensi dan keterbandingan,â€
katanya ditempat yang sama.
Menurutnya, ada beberapa indikator strategis yang bisa dilihat dalam merumuskan kebijakan, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, GINI ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari data tersebut, harus dilakukan evaluasi menyeluruh. Sebagai contoh dalam kasus kemiskinan, setelah mengetahui karakteristik
kemiskinan di Jatim, selanjutnya kebijakan yang dibuat harus lebih fokus.
Bupati/walikota harus tahu karakteristik kemiskinan di wilayahnya, harus dilihat budaya dan kekhasan daerah masing-masing serta mampu memberikan motivasi bagi masyarakatnya,†pungkasnya.[bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Prabowo Lagi Laris, Banyak yang Meminang Jadi Cawapres
- Selisih Data Kematian Covid-19 Jomplang, Adhie Massardi: Kita seperti dalam Negara Kepalsuan
- Ganjar Pranowo: Siapapun Presiden 2024, Harus Selesaikan Program Tol Trans Sumatera
