Salah satu pengaruh dari proses globalisasi adalah munculnya liberalisasi ekonomi yang membawa dampak munculnya ketimpangan, dimana efisiensi menjadi alasan utama untuk memenangkan pasar. Untuk itu, negara harus hadir untuk membantu yang kecil, memberi kemudahan untuk kelas menengah, dan memfasilitasi yang besar.
- Tebar Kebaikan dan Berharap Muncul Pemimpin yang Baik, Sukarelawan GGN Gelar Doa Bersama di Tulungagung
- Komunitas Warung Tegal Sosialisasikan Gaya Hidup Sehat Untuk Ibu-Ibu di Surabaya
- Pemkab, Polres dan Kodim Lamongan Kembali Gelontorkan Bantuan Ke Warga Terdampak Covid-19
Menurutnya, salah satu kelompok kecil yang harus dibantu agar tidak kalah dalam liberalisasi ekonomi adalah UMKM. Apalagi, menurut sensus tahun 2016 lalu, di Jatim terdapat 12,1 juta UMKM, meningkat dari sensus tahun 2012 yang berjumlah 6,8 juta UMKM. Serta dari 21,03 juta jumlah tenaga kerja Jatim di tahun 2017, sebanyak 18,9 juta bekerja di sektor UMKM.
"Data ini memberi perintah agar tenaga kerja di sektor UMKM ini harus diurus dengan benar, jangan sampai usaha di situ bangkrut atau mengecil,†kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim ini.
Untuk itu sebagai langkah melindungi sektor UMKM, pada tahun 2009 dibentuklah Bank UMKM di Jatim. Bank ini memberikan suku bunga kredit lebih kecil kepada sektor UMKM daripada suku bunga untuk perusahaan besar, yakni sebesar 6 persen.
Keberadaan UMKM ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menjembatani kekuatan pasar dan perwujudan keadilan. Sehingga, keberadaan UMKM diharapkan dapat mengurangi ketimpangan yang ada sebagai akibat dari kegagalan liberalisasi ekonomi.
Hal ini, lanjutnya, sesuai dengan strategi pembangunan ekonomi di Jatim yakni ‘Jatimnomics’, yang fokus pada tiga aspek utama. Tiga aspek itu, pertama, aspek produksi untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui peningkatan SDM dengan pendidikan vokasional. Kedua, strategi pembiayaan yang kompetitif salah satunya melalui loan agreement. Serta ketiga adalah aspek pemasaran yang kompetitif melalui 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di beberapa provinsi di Indonesia.
Konsep ini dilakukan agar ekonomi Jatim tumbuh inklusif dan berkeadilan,†pungkasnya.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Segera Diresmikan, Wali Kota Malang Cek Gedung MCC hingga Bicara Potensial Kerjasama
- Pelaku Pencurian Spesialis Sekolah Ditangkap
- Pemkot Surabaya Terima 55 Laporan dari Laman JAGA Bansos KPK
