Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik di setiap kantor kecamatan dan kelurahan se - Kota Surabaya melalui monitor CCTV di ruang kerja Walikota mulai tahun 2023 mendatang.
- Refleksi Hari Kartini di Era Modern, Wali Kota Eri Ungkap Transformasi Pendidikan Digital di Surabaya
- Wali Kota Eri Imbau Warga Surabaya Tak Gunakan Popok Bayi dan Pembalut Sekali Buang
- Segel Gudang UD Sentoso Seal, Wali Kota Surabaya Tuntaskan 3 Kasus Penahanan Ijazah Karyawan
Hal ini dilakukan untuk mengetahui cara petugas dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Saya minta untuk pelayanan publik di Surabaya itu diberikan CCTV nanti masuk kedalam monitor yang ada di ruang kerja saya. Jadi saya bisa tahu mana yang sudah dan mana yang belum tanpa mengundang (mereka) rapat, saya bisa mengetahui semua pelayanan publik yang dikerjakan,” kata Wali Kota Eri Cahyadi dikutip Kantor Berita RMOLJatim Rabu (5/10)
Dengan melakukan pengawasan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi bisa mengetahui output dan outcome berdasarkan kontrak kinerja dari camat dan lurah.
“Selain itu adalah (pantauan) kontrak kinerja mengenai output dan outcomenya juga tertuang disana. Dan semua permasalahan di aplikasi Warga Ku itu semua ada (bisa dilihat) di tempat saya,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta camat dan lurah untuk menyediakan loket khusus untuk pelayanan administrasi kependudukan (adminduk).
Nantinya, akan ada petugas khusus yang telah dilatih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya untuk membantu masyarakat dalam memanfaatkan Loket Khusus Adminduk.
“Saat ini pelayanan adminduk di kelurahan dan kecamatan ada beberapa loket, saya berharapnya kalau ada loket khusus adminduk,” ujarnya.
Selain itu, camat dan lurah diminta melakukan pengembangan terhadap Bilik Konsultasi menjadi Loket Sambat.
Disana, masyarakat bisa mengadukan berbagai macam keluhan, konsultasi atau laporan. Seperti, beasiswa, anak putus sekolah, dan lainnya.
“Ada Loket Sambat Warga terkait konsultasi atau laporan warga mengenai anak putus sekolah, beasiswa. Nah ini adalah harus ada petugas pilihan, jangan orang sembarangan,” terangnya.
Sebab, menurutnya, petugas tersebut harus paham dan langsung menyelesaikan persoalan maupun konsultasi yang disampaikan oleh masyarakat.
“Petugas ini harus paham, oh kalau beasiswa seperti ini. Sehingga jawabannya itu benar. Jangan bilang saya tanyakan ya, itu tidak boleh,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Optimalisasi Potensi Zakat Mal, Golkar Dorong Pemkot Surabaya Perkuat Ketahanan Ekonomi Keluarga
- Pemkot Surabaya dan TNI AL Gelar Panen Raya Padi Serentak
- Refleksi Hari Kartini di Era Modern, Wali Kota Eri Ungkap Transformasi Pendidikan Digital di Surabaya
