Parpol Pemerintah Belum Umumkan Capres Bisa Jadi Tersandera Jokowi dan LBP

Arah partai politik (Parpol) yang masih tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo, dalam menyambut kontestasi Pemilu 2024, dinilai stagnan. Muncul dugaan, ada upaya menyandera ruang gerak mereka oleh kelompok penguasa.

Baca Juga

Dianalisa pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, kemungkinan pengaruh kelompok penguasa menentukan arah gerak politik pemilu setiap parpol di lingkaran pemerintah cukup kuat.

Ia mengidentifikasi, ada dua aktor yang memainkan peranan politik penguasa, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dan Presiden Joko Widodo.

“Dalam Pemerintahan Jokowi ini memang peran LBP adalah layaknya penasehat. Ia orang kepercayaan Jokowi. Peran LBP yang besar dari Presiden inilah yang membuat ketua-ketua umum menurut kepada Jokowi sekaligus kepada LBP,” ujar Efriza dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/4).

Sebagai contoh, Efriza menjabarkan fenomena politik ketidakjelasan arah politik barisan koalisi parpol pemerintah. Terbaru, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) belakangan berkumpul dengan Jokowi dalam acara bukber PAN.

Di samping itu, Nasdem yang yang juga koalisi pemerintahan Jokowi, belakangan membuat gerbong Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS, disambangi beberapa kali oleh Luhut.

Analisa Efriza, operasi Luhut memiliki motif mengingatkan Nasdem wajib mendukung pemerintahan Jokowi sampai akhir pemerintahan.

"Mereka tidak dibiarkan membentuk koalisi pemerintahan dengan inisiatif sendiri,” tuturnya.

Maka dari itu, Efriza melihat ruang gerak koalisi Pilpres 2024 yang sudah terbentuk masih akan terbatas, selama dua aktor ini melakukan manuver politik untuk memuluskan tujuannya melanjutkan pemerintahannya.

“Jika tidak ingin kehilangan jatah kursi menteri yang telah didapatkan oleh mereka, maka harus mengikut,” demikian Efriza menambahkan.