Partai Politik di Indonesia yang dikuasai trah keluarga diusulkan agar segera melakukan pembenahan, terutama proses regenerasi kepemimpinan. Sehingga dapat menjadi partai terbuka.
- Bakesbangpol Madiun Gelar Pembinaan Penatausahaan Keuangan Partai Politik
- Pasca Putusan MK, 7 Parpol di Jember Bisa Usung Pasangan Calon Tanpa Koalisi
- KPU Banyuwangi Pastikan 125 Anggota PPK Tak Terafiliasi Partai Politik
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus) Gde Siriana Yusuf dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/3).
Kata Gde, seluruh partai di Indonesia sudah saatnya memberikan ruang pada orang luar keluarga untuk berkontestasi menjadi Ketua Umum.
"Parpol yang dikuasai oleh trah keluarga saatnya menjadi partai terbuka. Berikan kesempatan orang di luar keluarga menantang dalam pencalonan Ketum," ujar Gde.
Menurut aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indoensia (KAMI) ini, jika masih ada aklamasi dalam pemilihan pucuk pimpinan partai, maka diindikasikan aroma politik dinasti masih kuat.
"Kalau masih ada aklamasi atau calon tunggal artinya aroma dinasti politik masih kuat, dan trah keluarga ingin terus menguasai Partai," tandas Gde.
Gde juga mengusulkan masa jabatan ketua umum tidak boleh lebih dari 10 tahun. Dengan cara itu, Gde meyakini partai politik akan melahirkan banyak pemimpin muda.
"Ini bertujuan untuk melahirkan banyak pemimpin muda. Secara nasional dampaknya dapat mencegah dominasi oligarki dan dinasti politik," demikian kata Gde.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bakesbangpol Madiun Gelar Pembinaan Penatausahaan Keuangan Partai Politik
- Pasca Putusan MK, 7 Parpol di Jember Bisa Usung Pasangan Calon Tanpa Koalisi
- KPU Banyuwangi Pastikan 125 Anggota PPK Tak Terafiliasi Partai Politik
