Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman angkat bicara terkait banyaknya partai politik yang balik kanan mendukung penolakan revisi Undang Undang Pemilihan Umum (Pemilu).
- DPR Imbau Publik Tunggu Pembahasan Revisi UU Pemilu Terkait Penghapusan Presidential Threshold
- Pose 2 Jari Presiden Dianggap Langgar UU Pemilu, Mahasiswa Laporkan Jokowi ke Bawaslu
- Gibran Libatkan Anak-anak Saat Kampanye, Jelas Itu Melanggar UU Pemilu
Melalui cuitan di laman Twitternya, Benny mentautkan berita hasil survei Indikator yang mengatakan bahwa 63,2 persen setuju pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar berbeda dengan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).
Hanya 28,9 persen yang setuju Pilkada digelar bersamaan dengan Pileg dan Pilpres.
Benny kemudian mengungkapka sebuah pertanyaan apakah kebijakan publik tentang Pemilu mengikudi kehendak rakyat atau hanya kepentingan elite semata.
"Tapi apakah kebijakan publik mengikuti kehendak rakyat atau hanya mengikuti keinginan elit semata? Pemegang kuasa politik sepertinya tuli dengan opini publik. Rakyat Monitor!," demikian kata Benny K Harman seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (9/2).
Saat ini partai anggota Koalisi pemerintah ramai-ramai balik badan dengan mengikuti sikap pemerintah yang menolak adanya revisi Undang Undang Pemilu.
Diawali oleh PPP dan PKB, kemudian PDIP, Nasdem dan juga Partai Golkar.
Jika tidak ada revisi UU Pemilu, itu artinya Pilkada tahun 2022 dan 2023 tiada dan dijalankan bersamaan di tahun 2024.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Demokrat Resmi Punya Dewan Pakar yang Dipimpin Andi Mallarangeng
- Irwan Fecho Gantikan Mendiang Renville Antonio
- Terpilihnya Aklamasi AHY dan SBY sebagai Pemimpin Demokrat Akan Bawa Kejayaan di Pemilu 2029
