Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan inovasi di berbagai bidang pelayanan publik. Salah satu dasar layanan yang diterapkan melalui konsep partisipatoris. Yakni dengan cara dilibatkannya masyarakat dalam menentukan kebijakan dan inovasi pelayanan publik.
- KPU Kabupaten Kediri Tetapkan Bupati Terpilih, Bupati Kediri : Ajak Masyarakat Bergandengan
- Eri Cahyadi Masuk Bursa Pilgub Jatim, Ini Kata Ketua DPD Golkar Surabaya
- Persatuan Pedagang Tembakau Jember Deklarasi Menangkan Prabowo-Gibran
Pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh stakeholder dan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam menyusun pelayanan publik,†sambung Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo.
Agar usaha yang dilakukan itu bisa ditiru pemerintah yang lain, Pakde Karwo berbagi ide atau sharing soal inovasi pelayanan publik yang ia terapkan. Sebagai contoh, Public Private Partnership (PPP) SPAM Umbulan yang mampu menghasilkan 4.000 liter per detik air minum. Dengan dilakukannya PPP ini harganya bisa Rp. 5.280
per meter kubik. Dan jika diserahkan kepada pihak swasta, harganya semakin tinggi menjadi Rp. 7.000 per meter kubik.
SPAM Umbulan ini sudah dirancang Presiden Soeharto sejak tahun 1972, dan mulai bisa dimulai tahun 2015. Dan pada tahun 2015, PPP SPAM Umbulan dapat penghargaan dari PBB sebagai showcase penyediaan air minum di dunia,†jelasnya.
Selain itu, Pemprov Jatim juga mempunyai inovasi Kolaborasi Pembinaan Ekonomi Terpadu Kopi Arabika (Kabinet Arabika) dan Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (SIMPADU-PMI) yang mendapatkan penghargaan
Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 dari Wapres RI.
Terkait dengan SIMPADU-PMI, Pakde Karwo menjelaskan, inovasi pelayanan ini dilakukan kerja sama dengan Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM dan menjadi solusi menangani permasalahan terkait pekerja migran Indonesia.
Lebih lanjut disampaikannya, inovasi ini memasukkan model percepatan proses pelayanan. Sehingga jumlah imigran yang bermasalah di tempat kerja dan pekerja migran non prosedural (deportasi) bisa berkurang banyak.
Dicontohkan, jumlah imigran
yang bermasalah 1.391 orang dan pekerja migran non prosedural mencapai 5.117 orang di tahun 2016. Jumlah tersebut berkurang menjadi 65 orang imigran yang bermasalah di tempat kerja dan 425 orang pekerja migran non prosedural pada tahun
2018.
Ini yang menjadi solusi dan memang model yang ditawarkan, dan imigrasi
masuk dalam sistem ikut menyelesaikan permasalahan migran,†kata orang nomor satu di Jatim itu.
Terkait inovasi Kabinet Arabika, pakde Karwo menjelaskan, kalau inovasi
tersebut mampu mengatasi hambatan-hambatan pengembangan kopi arabika yang selama ini kualitas bibitnya tidak unggul dan kualitas produksinya kurang berdaya saing (asalan).
Oleh karena itu, melalui Kabinet Arabika, Dinas Perkebunan Prov. Jatim aktif
melakukan kolaborasi dengan pemkab, puspitkoka, eksportir, perhutani, dan
perbankan. Sehingga, melalui inovasi teraebut bisa menyediakan bibit unggul, menyediakan sarana pengolahan pasca panen-hilir, pendampingan akses pasar (e-commerce), serta pembiayaan bunga murah 6 persen oleh Bank UMKM Jatim dan Bank Jatim.[bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pemilu 2024 Jadi Kesempatan Terakhir Megawati Lunasi Janji ke Prabowo
- Jelang Panen Raya Malah Impor Beras, Sangat Tidak Pancasilais
- Kecam Kasus Staycation, Said Iqbal Beberkan 3 Sebab Pelecehan ke Pekerja Perempuan
