Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut Perjanjian Batutulis sudah tidak relevan diterapkan pada Pemilu 2024 mendatang.
- PDIP Belum Pasti Gabung Pemerintahan Prabowo, Analis Nilai Pertemuan dengan Megawati Tak Menjamin Koalisi Bertambah
- PDIP Klaim Hubungan Dengan Jokowi Selalu Hangat
- Deddy Sitorus PDIP Ditantang Ungkap Nama Utusan Jokowi: Hentikan Produksi Fitnah
Perjanjian Batutulis adalah kesepakatan di antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada momentum Pilpres 2009.
Pada Pilpres 2009 itu, Prabowo bersedia menjadi pendamping Megawati dengan kesepakatan Megawati akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2014.
Nyatanya, pada 2014 Megawati justru mengusung Joko Widodo hingga bisa menang dua periode.
"Dalam konteks politik Pak Prabowo-Bu Mega, ya pemilu sudah selesai 2009," kata Hasto dalam webinar Para Syndicate bertema "Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024", dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (28/5).
Ucapan Hasto ini pun seperti mengamini pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang tidak terlalu ambil pusing dengan realisasi Perjanjian Batutulis tersebut.
"Jadi Perjanjian Batutulis adalah sejarah, kalau kita anggap tahun 2024 ini. Saya kira ya kita mengingat-mengingat saja," ujar Ahmad Muzani di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (27/5).
Bagi Muzani, perjanjian di antara Megawati dan Prabowo adalah komitmen untuk hajat tahun 2014. Sehingga, tidak tepat juga jika baru direalisasikan pada 2024.
"Perjanjian Batutulis yang ditandatangani itu adalah perjanjian yang ditandatangani tahun 2009. Dan itu berlaku untuk agenda politik tahun 2014," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DMDI Dukung Rencana Prabowo Evakuasi Ribuan Warga Gaza ke Indonesia
- SBY Puji Keputusan Prabowo Pilih Jalan Negosiasi Hadapi Tarif Impor Trump
- PDIP Belum Pasti Gabung Pemerintahan Prabowo, Analis Nilai Pertemuan dengan Megawati Tak Menjamin Koalisi Bertambah
