Ketua KPK Filri Bahuri memaparkan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK sepanjang tahun 2004 hingga 2020. Berdasarkan data, pejabat di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) paling banyak ditangkap KPK karena terlibat korupsi.
- KPK Pastikan Periksa LaNyalla di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Jaksa KPK Ungkap Foto Harun Masiku dengan Megawati dan Hatta Ali di Persidangan Hasto
Hal tersebut dipaparkan Firli saat pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Hasil Pilkada Serentak 2020 yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual Rabu (9/6).
Dari catatan KPK, sebanyak 409 orang pejabat dari Pemkab/Pemkot dan Pemprov yang ditangkap, lalu 382 orang berasal dari Kementrian dan Lembaga.
Sementara berdasarkan jenis profesi dan jabatan. Sebanyak 329 orang pihak swasta, diikuti Anggota DPR/DPRD sebanyak 280 orang, Eselon I/II/III 235 orang, Walikota/Bupati 129 orang dan Gubernur 21 orang.
"Modus operandi didominasi oleh penyuapan, 739 kasus, pengadaan barang dan jasa 236 kasus dan penyalahgunaan anggaran 50 kasus," demikian Firli.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KPK Pastikan Periksa LaNyalla di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Jaksa KPK Ungkap Foto Harun Masiku dengan Megawati dan Hatta Ali di Persidangan Hasto
