Presiden Joko Widodo selalu gembar-gembor dan membanggakan pembangunan infrastruktur. Sayangnya, pembangunan jalan tol era Jokowi tidak diiringi pembangunan jalan non-tol yang justru dipakai rakyat banyak.
- Gubernur Khofifah Harap Lahirkan Rekomendasi Strategis Bagi Pembangunan Berkelanjutan
- Berperan Dalam Pembangunan, Wali Kota Sutiaji Berikan Dukungan dan Mengapresiasi Anggota PKK
- Kritik Sejumlah Kepala Daerah Aceh, WALHI Nilai Pembangunan Infrastruktur Abaikan Keselamatan Lingkungan
Parahnya, jalan nasional itu banyak yang mengalami kerusakan. Dan pembangunan era Jokowi pun mewariskan utang segunung.
Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, model pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi perlu dipertanyakan.
"Karena terlalu bertumpu pada utang, padahal beban utang per tahun sudah mencapai Rp441 triliun, dan akan terus membengkak, karena kenaikan tingkat suku bunga," kata Bhima, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (18/4).
Mirisnya, dari utang-utang itu tadi tidak semua berdampak positif kepada ekonomi. Banyak infrastruktur yang pemanfaatannya rendah, bahkan mangkrak.
Selain itu, setelah berutang, pemerintah juga memberi tugas teramat berat ke BUMN, hingga menimbulkan tekanan finansial, akhirnya membuat gagal bayar utang.
"Lihat saja Waskita, apa tidak berdarah-darah keuangannya, lalu siapa yang bertanggung jawab?" Bhima balik bertanya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Revitalisasi Pasar Kembang Tahap Pertama Segera Dimulai, PD Pasar Surya Bangun TPS untuk Pedagang
