Kurangnya lembaga pendidikan Negeri di Kota Probolinggo membuat Penerimaan Peserta Didik Baru (P2DB) ditingkat SMP menjadi gaduh.
Pasalnya banyaknya para Wali murid yang mengejar Sekolah Negeri demi biaya yang minimal.
Seperti yang terjadi pada kamis kemarin 4 juli 2024. Para wali murid melurug Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, karena putra-putrinya tergeser dari SMPN yang dituju.
Sebanyak 15 wali murid yang berasal dari Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, melurug kantor dinas pendidikan, karena tak terima anaknya gagal lolos seleksi zonasi di SMP Negeri terdekat.
Solihin(40), salah satu wali murid mengatakan, jika tujuannya berkunjung ke Kantor Dinas Pendidikan di Jalan Basuki Rahmad, Kelurahan Mangunharjo, Kota Probolinggo ini, untuk meminta kejelasan terkait dengan aturan perwali terkait zona P2DB pada tingkat SMP saat ini.
"Terkait jalur zonasi ini bagaimana jelasnya, kenapa ada siswa yang memang rumahnya jelas - jelas lebih jauh, dari rumah saya, tapi anaknya bisa ketrima di SMP 10, sedangkan kami yang rumahnya hanya berjarak sekitar 1,5 kilometer, malah tidak diterima," Katanya, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, (06/07/2024).
Atas kejadian tersebut, Anggota DPRD Kota Probolinggo, dari Fraksi Gerindra, Heri Poniman merespon, supaya lembaga pendidikan Negeri di Kota Probolinggo ditambah. Hal itu untuk menjaga supaya tingkat pendidikan di Kota Probolinggo lebih baik lagi.
“ Ya kita sudah mengusulkan tahun kemarin terkait kurangnya lembaga pendidikan di Kota Probolinggo ini, dengan kejadian itu kita harus sama-sama menyadari, sedangkan tingkat lulusan tiap tahunnya meningkat, “ Ungkapnya.
Heri Poniman juga menambahkan lembaga pendidikan tingkat SMPN di Kota Probolinggo ini ada 10 lembaga, ia berharap ada tambahan lembaga Negeri minimal dua lembaga.
“Ya paling tidak ada penambahan 2 lembaga pendidikan Negeri tingkat SMPN, khususnya di daerah barat Kota Probolinggo,” jelasnya.
Kekhawatirannya jika putra putrinya tidak dapat diterima di sekolah Negeri, ditakutkan biaya sekolah di SMP swasta jauh lebih mahal. Bahkan para wali murid tersebut juga berpikir jika sekolah swasta, merupakan sekolah buangan, atau sekolah yang bercitra buruk.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo, Siti Romlah mengatakan bahwa kasus ini merupakan kasus tahunan yang selalu diperdebatkan pada saat proses P2DB berlangsung.
"Hal seperti ini sudah sering terjadi ya, bahkan bisa dibilang hampir setiap tahun, jadi gini, untuk jalur zonasi sendiri merupakan program pemerataan, dan perlu diingat, bahwa dengan adanya fenomena seperti ini, tidak sepenuhnya pemerintah bisa menghandel dan membiayai program belajar," ungkapnya.
Menurut Romlah, saat ini tidak ada istilah citra sekolah buruk. Karena sejatinya, semua sekolah negeri maupun swasta sama - sama dibawah naungan Disdikbud, dengan kurikulum yang sama.
"Tidak ada istilahnya sekolah swasta tidak bisa berprestasi, dan bukan jaminan, sekolah negeri secara keseluruhan mencetak siswa berprestasi, semuanya kembali pada semangat dan minat anak masing - masing," pungkasnya.
Diketahui angka kelulusan tingkat sekolah dasar tahun ini, mencapai sekitar empat ribu pelajar. Dengan banyaknya peserta didik baru tersebut, ada 10 sekolah negeri yang mampu menampung sebanyak 2144 siswa.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Ini Respon Fraksi PKB DPRD Probolinggo atas Rencana Pemkab Lumajang akan Manfaatkan Air di Ronggo Jalu
- Komisi III DPRD Kota Probolinggo Meminta Bekukan Pembangunan Hotel Magnet
- Lira Jatim Kritisi Kinerja DPRD Probolinggo Masalah Pupuk, Samsudin: Bertele-tele dan Tidak Efektif
