Warganet menyoroti pemberian gelar doktor kehormatan atau Doktor Honoris Causa dari Universal Institute of Professional Management (UIPM) di Thailand kepada artis Raffi Ahmad. Di antaranya yang dipersoalkan adalah kredibilitas kampus UIPM yang berada di Negeri Gajah Putih.
- Harta Kekayaan Raffi Ahmad Capai Rp1,033 Triliun
- Mobil Pribadi Raffi Ahmad Tidak Pantas Dipasangi Pelat RI 36
- Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad Masih Melengkapi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Pasalnya, kampus UIPM yang memberikan gelar doktor kehormatan suami Nagita Slavina tersebut dicurigai tidak masuk dalam top universitas dunia. Bahkan, sejumlah kejanggalan terhadap UIPM turut dikulik warganet.
UIPM juga terungkap tidak terdaftar dalam Financial Times, THE, Webometrics. Hal ini seperti yang terlihat dalam unggahan pemilik akun X @team_ju**** yang dilihat RMOL, Senin (30/9).
Raffi Ahmad diketahui memperoleh gelar doktor kehormatan pada jurusan "Event Management and Global Digital Development" (Manajemen Acara dan Pengembangan Digital Global).
Sementara dalam website kampusnya, jurusan tersebut tidak termasuk dalam Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial.
Perihal link website kampus tersebut juga jadi sorotan lantaran menggunakan domain ac.id.
"Katanya Thailand tapi ko https://ac.id? Lihat website officialnya malah lebih aneh lagi full bahasa Indonesia wkwk. https://uipmcenter.com," sambung @team_ju****.
Salah satu warganet menyebut domain uipm.ac.id baru dibuat pada bulan April 2024 lalu.
"Domainnya sih baru dibikin April tahun lalu," tulis pemilik akun X @stenlyss***.
Dalam unggahannya, terlihat nama domain uipm.ac.id yang dibuat pada 11 April 2023 pukul 17.17 dan diperbarui pada 6 April 2024.
Website yang tergabung dalam organisasi PT JC Indonesia itu akan kedaluwarsa pada 11 April 2024 malam.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Harta Kekayaan Raffi Ahmad Capai Rp1,033 Triliun
- Mobil Pribadi Raffi Ahmad Tidak Pantas Dipasangi Pelat RI 36
- Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad Masih Melengkapi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
