Pemerintah mewacanakan penghentian pembiayaan perawatan pasien Covid-19. Begitu juga pembebanan biaya untuk vaksinasi Covid-19, pemangkasan insentif tenaga kesehatan dan penghapusan klaim biaya pengobatan pasien Covid-19.
- Jaksa Pinangki Pernah Ngantor di Gedung Kejagung yang Terbakar, Rekaman Aktivitasnya Bisa Hilang
- Bertemu Nelayan Lamongan, Khofifah Dicurhati Stok BBM dan Harga Ikan
- Laporan Timnas Amin Diabaikan Bawaslu, Dicurigai Penyelenggara Pemilu Terlibat Pelanggaran Paslon
Soal wacana itu, anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah untuk cermat dengan tidak mengambil kebijakan yang menambah beban rakyat. Terlebih, pada tahun 2023 Indonesia berada dalam bayang-bayang resesi.
Kurniasih mengingatkan bahwa saat ini status bencana nasional nonalam masih berlaku. Sebab itu, semua kebijakan penanganan bencana semestinya tidak dibebankan ke masyarakat.
Sementara di sisi lain, Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang berwenang menetapkan sebuah pandemi menjadi endemi belum mencabut status pandemi Covid-19.
"Jangan lagi menambah beban rakyat tahun 2023 setelah tahun ini rakyat dibebani dengan kenaikan harga BBM subsidi dan tekanan ekonomi yang baru menuju kebangkitan," ujar Kurniasih dalam keterangannya, Rabu (28/12).
Di sisi lain, kata Kurniasih, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya memutuskan batas berlakunya dasar perundangan tentang status bencana nonalam Pandemi Covid-19 adalah hingga akhir 2022.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Revitalisasi Pasar Kembang Tahap Pertama Segera Dimulai, PD Pasar Surya Bangun TPS untuk Pedagang
