Pemerintah baik pusat dan daerah harus lebih serius dalam mengambil kebijakan penanganan pandemi Covid-19.
- Awas Varian Omicron, UEA Buru-buru Suntik Booster Warganya
- Kemenkes Tunda Distribusi Vaksin AstraZeneca Pasca Kasus Pembekuan Darah
- LIPI dan RSD Wisma Atlet Selesai Uji Klinis Tahap Akhir Obat Herbal Corona
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menyikapi massifnya kasus terkonfimasi Covid-19 belakangan ini.
"Mengingat laju penyebaran Covid-19 yang semakin mengganas di sejumlah daerah kami berharap keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam mengkoordinasikan pola penanganan," ujar Awiek, sapaan akrabnya, Minggu (20/6).
Awiek juga mendesak adanya koordinasi yang kuat di antara pusat dan daerah dalam mengambil kebijakan penanganan Covid-19.
"Kebijakan umum di masing-masing daerah harus dibuat sama, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik daerah," jelasnya.
Koordinasi yang kuat, sambungnya, menjadi penting agar tidak ada perbedaan perlakuan implementasi di lapangan.
"Seperti DIY mewacanakan lockdown, di daerah lain PSBB dan ada juga PPKM. Hal ini jika dibiarkan akan terlihat seolah tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Covid-19 Varian Omicron Mulai Terditeksi di Inggris, Jerman dan Italia
- Hepatitis Akut Berat Masuk Indonesia, Puan Imbau Ibu-ibu Jaga Kesehatan Makanan Anak
- Infeksi Covid-19 Nasional Tambah 479 Orang, Kasus Aktif Naik Lagi
