Keputusan melanjutkan rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur di saat pandemi menunjukkan pemerintah gagal dalam menentukan prioritas pembangunan.
- HUT ke-75, FKPPI Jatim Perkuat Dukungan Pada TNI
- Gerindra Gresik Targetkan 12 Kursi Legislatif di 2024
- Angka Penipuan Online Tinggi, Masyarakat Diminta Cerdas Lakukan Transaksi
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mardani Ali Sera mengatakan, biaya pemindahan ibukota yang amat besar akan lebih tepat sasaran jika digunakan untuk mempercepat penanggulangan pandemi hingga memperbaiki perekonomian.
"Belum lagi terkait defisit anggaran negara yang 2 tahun terakhir sudah memikul beban yang berat karena pandemi," kata Mardani di laman Twitter pribadinya, Jumat (15/10).
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan, akhir agustus lalu, sampai akhir Juli 2021 pemerintah menyatakan APBN defisit Rp 336,9 triliun atau setara dengan 2,04 persen dari produk domestik bruto.
Ahli dan aktivis lingkungan juga sudah beberapa kali mengingatkan ada potensi kerusakan lingkungan yang besar seperti pembabatan hutan.
"Di sisi lain, pemindahan ibu kota negara juga tidak menjamin berbagai masalah lingkungan di Jakarta bisa terselesaikan," tegasnya.
"Mestinya dengan berbagai catatan tersebut, pak Jokowi menyetop proyek ambisius ini," demikian Mardani.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Gabung Mahasiswa, Kapolri Ikut Orasi di Depan Gedung DPR
- Ucapan Babi Panggang Di Tengah Pelarangan Mudik Lebaran Bukan Salah Jokowi
- Eri Cahyadi Akan Bangun Surabaya Sebagai Kota Pesepeda Mirip Amsterdam
