Program UMKM Naik Kelas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dikritik sejumlah akademisi. Pasalnya, proteksi pemerintah sangat penting terhadap keberlangsungan UMKM.
- Di Hari Jadi PDAM, Wali Kota Eri Minta Tak Ada Wilayah Tak Teraliri Air
- 8 Kloter Jamaah Haji Jember, 3 Kloter Sudah Terbang Menuju Madinah 5 Kloter Siap Menyusul
- Pemprov Jatim Diminta Perhatikan Desa Wisata Terdampak Pandemi Covid-19
Hal itu disampaikan Dosen Fakultas Ekonomi Untag, Agus Rianto dalam forum diskusi dengan tema 'UMKM Naik Kelas dan Maraknya Pasar Modern' di sebuah kafe di bilangan Kota Banyuwangi, Rabu (31/8).
Seperti di Singapura, kata dia, di depan rumah sakit sudah ada pasar tradisional yang dapat menjadi jujugan. Penataan UMKM di sana telah diintegrasikan dan dikoneksikan dengan baik, berbeda dengan di Banyuwangi.
"Ini yang belum ada koneksi, belum terintegrasi, masih konsep branding yang hanya disampaikan ramai di awal," ujarnya.
Senada, Wadek I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIDA Blokagung, Nur Anim mengatakan, bahwa perhatian pemerintah terhadap UMKM dinilai masih minim.
Hal itu, lanjutnya, dapat dilihat bahwa pemkab belum menyiapkan konsep pemasaran produk-produk UMKM.
"Termasuk UMKM di pesantren yang selama ini berjalan, pasarnya selama ini ya kepada santri-santri itu sendiri. Seperti di Pondok Pesantren Darussalam," cetusnya.
Termasuk di pasar tradisional, yang hingga hari ini belum ada yang dapat dikategorikan pasar layak. Karena pasar tradisional layak itu, imbuhnya, harus ada pojok ASI, pojok kesehatan, dan tidak boleh menjual unggas hidup.
"Pasar tradisional di daerah kota saja belum ada pojok ASI, pojok kesehatan. Malah masih ada yang menjual unggas hidup, yang seharusnya dijual di pasar hewan," sebut Anim sapaannya.
Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan diharapkan mampu bekerja aplikatif seperti jargon UMKM Naik Kelas.
"Legalitas usaha mudah, mampu menyediakan pemasaran yang berkelanjutan, menjaga bahan baku produk hingga produksi yang berkelanjutan," katanya.
Sementara itu, Abas yang menjadi moderator menekankan agar pemerintahan Ipuk Fiestiandani membuat kebijakan yang aplikatif, bukan asal branding.
"Kita tidak ingin program pemkab itu seperti terminal pariwisata terpadu di daerah Sobo yang menghabiskan anggaran cukup besar, tapi nyaris kosong tidak ada yang jualan," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tak Lagi Ada Genangan di 55 Titik Proyek Pengerjaan Saluran Pemkot Surabaya
- Hari Jadi Kabupaten Malang ke-1262, Bupati Sanusi: Wujudkan Kemajuan dan Kesejahteraan
- Dirlantas Polda Jatim Cek Jalur Mudik Perbatasan Jawa Timur
