Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menunjukkan komitmen kuat dalam upaya menekan angka stunting.
Bertempat di Graha Sawunggaling, Jumat 25 April 2025, pemkot menggelar Rembuk Stunting 2025 yang melibatkan berbagai sektor.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dan menyatukan langkah menuju target Surabaya Zero Growth Stunting.
Dalam acara tersebut, Pemkot Surabaya juga memberikan apresiasi kepada para mitra kerja yang selama ini aktif mendukung percepatan penurunan stunting.
Selain itu, dilakukan pula penandatanganan komitmen bersama sebagai wujud sinergi multi sektor dalam mencapai tujuan tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Ikhsan menegaskan kembali tekad pemkot dalam menuntaskan permasalahan stunting.
Bahkan, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani aktif turun langsung ke lapangan untuk memantau dan memberikan motivasi.
"Kita menguatkan komitmen kembali untuk penuntasan stunting, dengan model ini kita mengecek lagi apa yang akan kita lakukan," kata Ikhsan dalam keterangan resmi yang diterima RMOLJatim.
Ikhsan mengungkapkan penurunan signifikan angka stunting di Surabaya. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, prevalensi stunting di Surabaya tercatat di level 1,6 persen terendah se-Indonesia.
Dalam prosesnya, Pemkot Surabaya fokus pada dua kategori utama, yakni menuntaskan kasus stunting yang ada dan mencegah munculnya kasus stunting baru melalui berbagai program yang terus digencarkan.
"Jadi angka stunting yang awalnya 48 persen turun hingga sekarang 1,6 persen terendah se-Indonesia. InsyaAllah kita sudah tahu kondisi anak-anak, itu yang akan tetap kita kejar," ungkapnya.
Di samping itu, berbagai program inovatif Surabaya, terbuka untuk direplikasi oleh daerah lain.
"Pak Wali juga mengajak ke Surabaya bahwa program dan aplikasi kita silahkan kalau mau direplikasi. Tapi kan memang masing-masing daerah tidak sama, jadi mereka bisa ke sini menyiapkan tim dan programernya, nanti dibantu prosesnya di sini," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk (DP3A-PPKB) Kota Surabaya, Ida Widyawati memaparkan tujuan pelaksanaan Rembuk Stunting 2025 adalah untuk memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program, serta kegiatan di tingkat pusat dan daerah.
Kemudian meningkatkan akses makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh 7.236 peserta.
“Tentunya untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat bagaimana cara untuk mencegah stunting," paparnya.
Ida menjelaskan, Rembuk Stunting 2025 ini merupakan kegiatan keempat yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam upaya pencegahan stunting di Kota Pahlawan.
Upaya tersebut dimulai sejak usia remaja di sekolah melalui pemberian tablet tambah darah rutin kepada remaja putri.
Selain itu, Pemkot juga mendampingi calon pengantin melalui Kelas Catin yang memberikan edukasi dari sisi kesehatan hingga perekonomian.
"Kita ingin menyiapkan calon suami istri bisa mencapai ketahanan keluarga dan melahirkan anak-anak yang sehat," jelasnya.
Tak hanya itu saja, Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berjumlah sekitar 6.800 personel tersebar di seluruh wilayah Surabaya dan berperan aktif dalam mendampingi keluarga baru atau pasangan usia subur, mulai dari sebelum pernikahan melalui tes kesehatan hingga melakukan home visit setelahnya.
“Kami juga memberikan apresiasi atas kolaborasi yang solid dari berbagai mitra kerja dalam upaya pencegahan stunting, seperti PHRI, BUMD, LSM, POGI Kota Surabaya, IDAI Jawa Timur, PERSAGI Surabaya, Baznas, dan Bangga Surabaya Peduli (BAP). Sinergi dari berbagai pihak ini diharapkan dapat semakin mempercepat terwujudnya Surabaya Zero Growth Stunting,” pungkasnya.
Sebagai diketahui, Rembuk Stunting 2025 kali ini menghadirkan tiga narasumber kompeten, yakni perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur yang menyampaikan materi tentang pelaksanaan aksi konvergensi pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting sesuai UU Nomor 59 Tahun 2024.
Narasumber kedua dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan Jawa Timur yang memaparkan program prioritas Quick Win kementerian dalam mendukung pencegahan dan penurunan stunting di Surabaya.
Terakhir, Prof. Dr. Sri Sumami memberikan materi tentang strategi pencegahan stunting melalui 8.000 Hari Pertama Kehidupan. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
