Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan kesiapan pembukaan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026. Meski mengadopsi konsep dari pemerintah pusat, Pemkot Surabaya akan melakukan sejumlah modifikasi agar program ini lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Pahlawan.
- Wali Kota Eri Larang Perusahaan Tahan Ijazah Karyawan: Perdanya Sudah Jelas
- Pemkot Surabaya Buka Posko Pengaduan Penahanan Ijazah Karyawan Perusahaan
- PD Pasar Surya Gelar Halal Bihalal di Pasar Kembang, Ahmad Dhani Dorong Percepatan Revitalisasi
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah memberikan akses pendidikan gratis bagi seluruh siswa, terutama dari keluarga kurang mampu.
"Alhamdulillah, di Surabaya pendidikan SD hingga SMP sudah gratis. Bahkan, untuk tingkat SMA sudah digratiskan melalui intervensi dari pemerintah provinsi," ujar Wali Kota Eri, dikutip dari Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (18/3).
Selain Sekolah Rakyat, Pemkot Surabaya juga telah menjalankan Program Sekolah Bibit Unggul sejak Agustus 2024. Program ini tidak hanya mencakup pendidikan hingga SMA, tetapi juga menjamin siswa dari keluarga miskin dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.
"Di Surabaya, ada program Sekolah Bibit Unggul. Program ini mirip dengan Sekolah Rakyat, namun fokus pada pendidikan anak-anak dari keluarga miskin hingga mereka lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan," jelasnya.
Berbeda dengan Sekolah Rakyat yang menyediakan pendidikan secara eksklusif, Sekolah Bibit Unggul memungkinkan siswa dari keluarga miskin bersekolah di sekolah umum. Mereka tinggal di Asrama Bibit Unggul yang disediakan Pemkot Surabaya di UPTD Kalijudan. Biaya pendidikan, perlengkapan sekolah, hingga akomodasi mereka sepenuhnya ditanggung oleh pemkot.
"Anak-anak yang tinggal di asrama mendapatkan pendidikan akademik sekaligus pembinaan melalui sekolah kebangsaan. Ini bertujuan untuk mendisiplinkan mereka agar lebih mandiri saat memasuki dunia kerja," imbuh Wali Kota Eri.
Salah satu tantangan dalam implementasi Sekolah Rakyat adalah keterbatasan lahan. Sesuai ketentuan dari pemerintah provinsi, setiap sekolah memerlukan lahan minimal 5 hektare.
"Karena kalau di Surabaya tidak ada lahan 5 hektare. Itu sudah kita sampaikan ke provinsi," pungkasnya.
Untuk mencari solusi terbaik, Pemkot Surabaya akan berkonsultasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Selain itu, pemkot akan menginstruksikan Dinas Sosial (Dinsos) untuk mendata jumlah kelompok rentan yang menjadi sasaran program serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A-PPKB) guna mematangkan konsep Sekolah Rakyat.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Wali Kota Eri Larang Perusahaan Tahan Ijazah Karyawan: Perdanya Sudah Jelas
- Pemkot Surabaya Buka Posko Pengaduan Penahanan Ijazah Karyawan Perusahaan
- PD Pasar Surya Gelar Halal Bihalal di Pasar Kembang, Ahmad Dhani Dorong Percepatan Revitalisasi
