Masuknya indeks pengurangan resiko bencana ke dalam Indek Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2019-2024, membuat Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa perlu mencari referensi untuk segera membikin renstra dan rencana kegiatan program (RKP).
Mengingat, kebijakan-kebijakan Pemprov Jatim sebelumnya tidak karena ini termasuk hal yang baru.Di antara referensi yang tengah dicari orang nomor satu di Jatim adalah bagaimana memaksimalkan parameter yang terukur menjadi indeks pengurangan resiko bencana referensi dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) secara lebih spesifik yang ada di Jatim.
- Ketua TP PKK Kabupaten Kediri Motivasi Anak Yatim Piatu Korban Covid-19
- Terima Rekomendasi LKPJ TA 2022, Gubernur Khofifah Sebut Kesamaan Semangat DPRD dan Pemprov Jatim Guna Wujudkan Percepatan Pembangunan Jatim
- Perkuat Sistem Keselamatan, Pertamina Rosneft Berdayakan Warga Sekitar Kilang
Diakui Gubernur Khofifah, titik-titik resiko bencana itu sudah mulai terpetakan dari ahli geologis UGM. Namun pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar FGD khusus untuk pengurangan resiko bencana supaya lebih tahu secara detail parameter-parameter pengurangan resiko bencana itu.
"Jadi apa peran individu, keluarga lalu seperti apa peran Pemkab/Pemkot, seperti apa Pemprov bisa mengintervensinya supaya terukur kira-kira begitu ini semua ini sangat nyambung dengan RPJMD," katanya.
BNPB, lanjut Khofifah saat ini juga telah melakukan ekspedisi desa tangguh bencana (Destana) di 584 desa yang ada di pesisir selatan Pulau Jawa.
"Masyarakat nantinya diberi pelatihan bagaimana mitigasi bencana gempa dan tsunami yang baik sehingga bisa meminimalisir korban jiwa,†imbuhnya.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kiai Muda Jatim Doa Bersama di Tambakboyo Tuban, Berharap Untuk Kebaikan Bangsa dan Negara
- Ini Hasil Sidak Pj Bupati Madiun Soal Sembako Jelang Nataru
- Pemuda Malang Bagikan Ratusan Sembako Bantu Keluarga Pra Sejahtera
