Meski mendapat penolakan dari Komisi B DPRD Surabaya agar PD Pasar Surya menangguhkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada para pedagang, bukan berarti PD Pasar menyerah. Pasalnya, pemungutan PPN ini bukan kenaikan tarif atas sewa stan tetapi PPN yang dibebankan itu berdasarkan aturan bahwa setiap adanya transaksi dikenai PPN 10 persen.
- Ratusan Pohon Pinggir Jalan Raya di Jember Rawan Tumbang dan Membahayakan
- Ikut Pawai Ogoh-ogoh, Wali Kota Eri: Ini Menunjukkan Rasa Toleransi yang Luar Biasa
- TNI-Polri Sukses Gelar Pelaksanaan Vaksin Booster di Bangkalan
Menurut Rusli, pemungutan PPN ini diberlakukan sejak April 2018. Sebelumnya PD Pasar tidak pernah melakukan pemungutan PPN tersebut. Tetapi setelah PD Pasar Surya terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi PPN belum ditarik.
Imbasnya, rekening PD Pasar Surya diblokir. Berawal dari sinilah, akhirnya PPN dipungut dari pedagang, tetapi tidak menaikkan tarif sewa stan.
"Jadi, siapa (pedagang) yang menyewa stan, dikenai PPN 10 persen,†tandasnya.
Hal yang sama juga dikatakan manajemen PD Pasar Surya, Wahyu Siswanto. Menurutnya, keputusan penarikan PPN ini berlaku sejak Maret 2018. Kebijakan ini dilakukan setelah kondisi kas PD Pasar Surya tidak stabil karena rekening diblokir.
"Kalau PPN dibebankan ke PD Pasar keberatan, karena kondisinya operasional kita impas. Kita masih ketanggungan pajak 2018 sekirar Rp 5 miliar,†pungkasnya.
Seperti diberitakan kebijakan PD Pasar Surya mengenakan PPN kepada para pedagang mendapat teguran dari kalangan dewan. Pengenaan pajak di luar retribusi dinilai belum layak dibebankan kepada para pedagang.
Pasalnya, fasilitas yang diberikan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh pedagang. Apalagi formasi struktur direksi yang baru belum terbentuk.
Pembebanan biaya PPN 10 persen bukannya tidak didukung oleh komisi B.
Tetapi harus diketahui bahwa PD Pasar Surya bukan profit oriented, tapi berorientasi kepada pelayanan terhadap pedagang.
Hal yang lebih penting saat ini adalah meningkatkan pelayanan ketimbang memikirkan PPN. Seperti memperbaiki fasilitas pasar agar bagus ketimbang memikirkan penarikan PPN kepada para pedagang.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Positivity Rate Jatim dibawah 5 Persen, Gubernur Khofifah: Pertama Kali Selama Pandemi
- Gema Takbir dan Sholawat Mengiringi Bupati Madiun dan Wakilnya Saat Masuk Pendopo Muda Graha
- Tampung Aspirasi Komunitas Peternak Unggas, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono: Segera Kita Laporkan ke Ibu Gubernur!
